Persaingan yang sehat memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk memperbaiki layanan, menjaga kualitas produk, dan menawarkan harga yang kompetitif. Karena itu, kebijakan penataan perlu dirancang agar tujuan perlindungan pasar rakyat tercapai tanpa menimbulkan pembatasan yang tidak proporsional.
KPPU merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengevaluasi ketentuan Perda Nomor 7 Tahun 2021 beserta implementasinya, dengan memperjelas dasar penataan dan pembatasan usaha, menjamin kepastian status pelaku usaha yang telah berizin, serta mengutamakan mekanisme penyesuaian yang proporsional.
Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tetap sesuai dengan perkembangan struktur pasar, kebutuhan masyarakat, kepentingan konsumen, dan peluang bagi usaha mikro dan kecil untuk berkembang.
Sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangannya memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah, KPPU mendorong agar proses evaluasi Perda tersebut menghasilkan pengaturan yang mampu menyeimbangkan kepentingan pasar rakyat, pelaku usaha, pekerja, dan konsumen.
“Penataan usaha yang baik bukan semata-mata mengatur siapa yang boleh membuka toko dan di mana usaha dapat dijalankan, melainkan juga memastikan bahwa aturan diterapkan secara adil, memberikan kepastian hukum, dan mendukung iklim usaha yang kompetitif,” kata Gopprera.
KPPU akan memantau pelaksanaan saran dan pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui evaluasi kebijakan yang berlandaskan prinsip persaingan usaha yang sehat, diharapkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat memperkuat perlindungan pasar rakyat tanpa mengurangi kesempatan berusaha yang adil maupun manfaat persaingan bagi masyarakat.
















