KPPU Segera Sidangkan Perkara Pinjol Rp1.650 Triliun
Terbaru

KPPU Segera Sidangkan Perkara Pinjol Rp1.650 Triliun

Sebanyak 97 penyelenggara layanan pinjaman online yang ditetapkan sebagai Terlapor diduga menetapkan plafon bunga harian yang tinggi secara bersama-sama melalui kesepakatan internal (eksklusif) yang dibuat asosiasi industri, AFPI.

Hukumonline News
Hukumonline News
Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit

Per Juli 2023, terdapat 97 penyelenggara aktif, dengan dominasi pasar terpusat pada beberapa  pemain utama, antara lain: KreditPintar (13% pangsa pasar), Asetku (11%), Modalku (9%),  KrediFazz (7%), EasyCash (6%), dan AdaKami (5%). Sisanya tersebar pada pemain-pemain  dengan pangsa minor. Konsentrasi pasar diduga semakin kuat dengan adanya afiliasi  kepemilikan atau hubungan mereka dengan platform e-commerce. 

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemberkasan, KPPU melalui Rapat Komisi  pada 25 April 2025 memutuskan untuk menaikkan kasus ini ke tahap Sidang Majelis  Pemeriksaan Pendahuluan. Agenda sidang ini bertujuan menyampaikan dan menguji validitas  temuan, serta membuka ruang pembuktian lebih lanjut.

”Jika terbukti melanggar, para pelaku  usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda hingga 50% dari keuntungan dari  pelanggaran atau hingga 10% dari penjualan di pasar bersangkutan dan selama periode  pelanggaran,” kata Ifan, sapaan M. Fanshurullah Asa. 

KPPU menekankan bahwa penanganan kasus ini merupakan bagian dari upaya  menjaga ekosistem persaingan usaha yang sehat di sektor keuangan digital. Industri fintech dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan, sehingga praktik-praktik  anti-persaingan harus dihentikan dan dicegah sejak dini karena berdampak luar biasa bagi  masyarakat khususnya bagi masyarakat kecil dan menengah. 

Hal tersebut dapat dilihat dari ukuran pasar ini yang cukup signifikan dimana hingga  pertengahan bulan 2023 telah tercatat sebanyak 1,38 juta pemberi pinjaman aktif, 125,51 juta  akun peminjam terdaftar, dengan akumulasi pinjaman yang telah diberikan mencapai  Rp 829,18 triliun.

Bahkan menurut Bank Dunia, Indonesia memiliki credit gap (kesenjangan  kredit) atau kebutuhan pembiayaan yang tidak terpenuhi oleh lembaga keuangan tradisional  yang mencapai Rp 1.650 triliun pada tahun 2024. Ini menjadi salah satu faktor yang  mendorong pertumbuhan industri pinjaman online di Indonesia. KPPU memperkirakan,  eskalasi perkara ini berpotensi membawa konsekuensi besar bagi lanskap pinjaman online di  Indonesia.  

“Melalui penegakan hukum ini, KPPU meminta agar regulator dapat memperbaiki revisi  standar industri, memperketat kontrol terhadap asosiasi, mengubah pola bisnis pinjol, hingga  memicu penurunan bunga pinjaman ke tingkat yang lebih kompetitif. Dari sisi konsumen,  penegakan hukum ini menjadi sinyal positif terhadap perlindungan hak peminjam dan efisiensi  biaya layanan keuangan digital,” jelas Ifan. 

Hingga saat ini, KPPU masih menggagendakan susunan Tim Majelis yang  akan memeriksa dan jadwal sidang perdana perkara tersebut. 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info