Di sisi lain, kelangkaan di sejumlah SPBU swasta diduga terkait perubahan mekanisme impor yang kini lebih ketat. Jika sebelumnya izin impor BBM berlaku untuk satu tahun, aturan baru memangkas masa izin menjadi enam bulan dengan evaluasi setiap tiga bulan. Selain itu, SPBU swasta diwajibkan memiliki izin usaha niaga atau pengolahan serta rutin melaporkan kegiatan impornya kepada Direktorat Jenderal Migas.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, belum secara tegas menyebut bahwa perubahan aturan impor menjadi pemicu utama kelangkaan. Namun, ia mengakui adanya lonjakan permintaan akibat kebijakan pembelian Pertalite melalui QR Code. Sebagian masyarakat yang terkendala syarat beralih mengkonsumsi BBM non-subsidi.
“Terjadi shifting konsumsi sekitar 1,4 juta kiloliter dari Pertalite ke BBM non-subsidi,” ujarnya, dilansir dari Antara.
Yuliot juga menekankan pemerintah terus memperhatikan neraca komoditas dalam menyikapi kebijakan impor BBM. “Kami juga memperhatikan neraca komoditas. Jangan sampai neraca komoditas yang sudah disepakati itu ada kelebihan,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Migas, Laode Sulaeman menambahkan bahwa sebenarnya badan usaha swasta sudah mendapat tambahan kuota impor hingga 110 persen dibanding realisasi tahun 2024. Akan tetapi, kenaikan konsumsi yang signifikan tetap menyebabkan stok menipis.
Untuk menanggulangi situasi ini, ESDM memanggil Pertamina serta operator SPBU swasta, seperti Shell, BP, dan Vivo, guna membahas penyesuaian kebutuhan impor. Ia menyebut rapat itu akan menjadi yang pertama kali melibatkan seluruh operator swasta bersama Pertamina dalam satu forum untuk membicarakan impor BBM.
“Besok (Selasa, 9/9) kami panggil semua SPBU swasta,” ujar Laode.
Adapun rapat tersebut rencananya akan membahas volume hingga spesifikasi BBM agar sinkron antara Pertamina dan SPBU swasta. Selain itu, ia meminta Pertamina menyiapkan pasokan tambahan bila diperlukan untuk mengisi kebutuhan SPBU non-subsidi.
















