Hal ini akan membuka banyak kesempatan bagi UMKM untuk lebih aktif dalam rantai pasok global. KPPU untuk terus memperkuat sinerginya dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Kepada seluruh pengambil kebijakan, termasuk pemerintah daerah, Ma’ruf Amin juga memberikan amanat agar mengadopsi regulasi terkait pengawasan persaingan usaha dalam pengambilan kebijakan secara lebih sederhana, aplikatif, dan tidak berbelit-belit. Kemudian memastikan kepatuhan pelaksanaan aturan dan regulasi oleh pelaku usaha guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjaga kepentingan negara dan masyarakat, kepentingan pasar, dan pelaku usaha secara proporsional dan akuntabel.
Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin.
M. Afif Hasbullah, menyampaikan apresiasinya kepada Ma’ruf Amin serta Pemerintah mulai dari tingkat Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota dan seluruh jajaran Pusat dan Daerah yang telah memberikan dukungan melalui penyusunan kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dan dukungan dalam menguatkan kelembagaan KPPU. Lebih lanjut, Ketua KPPU menjelaskan peningkatan persaingan usaha sederhananya sama dengan cara peningkatan produktivitas.
“Kuncinya di kebijakan dan konsistensi pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Kebijakan ekonomi yang dibuat harus mampu meningkatkan insentif perusahaan untuk mengurangi biaya, transparansi dalam harga antar pesaing, memfasilitasi konsumen untuk kritis, memudahkan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar, dan meningkatkan keinginan perusahaan untuk berinovasi”, tegas M. Afif Abdullah.