Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengusulkan agar semua pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia melakukan asesmen kebijakan persaingan usaha.
“Melalui pertemuan tersebut, KPPU menginginkan agar asesmen kebijakan persaingan melalui penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha atau DPKPU dapat dilakukan di seluruh pemerintah daerah,” kata Fanshurullah dalam keterangan resmi, Selasa (19/3).
Dia menyampaikan pertemuan dengan Mendagri menjelaskan strategi peningkatan kinerja persaingan usaha dalam mendorong perekonomian di seluruh daerah, khususnya melalui penggunaan daftar periksa kebijakan persaingan usaha dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan bidang ekonomi pada setiap pemerintah daerah.
Baca Juga:
- KPPU Cermati Kenaikan Harga Tiket Pesawat Jelang Lebaran
- Ini Capaian Kinerja KPPU dalam Kurun Waktu 5 Tahun Terakhir
Menurut Fanshurullah, kebijakan persaingan sangat berperan dalam meningkatkan produktivitas perekonomian nasional dan daerah melalui pembuatan dan pengawasan atas peraturan yang tidak mendistorsi pasar, sehingga dapat mengendalikan inflasi daerah.
“Untuk mendukung adaptasi kebijakan persaingan, KPPU telah mengeluarkan Peraturan KPPU No.4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat,” ucap Fanshurullah.
Melalui peraturan tersebut, lanjut Fanshurullah, pemerintah dapat meminta saran dan pertimbangan ke KPPU serta menggunakan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU) untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat.