Hukum lingkungan di Indonesia merupakan bagian dari proses panjang yang dipengaruhi oleh perkembangan hukum lingkungan internasional sejak Konferensi Stockholm pada tahun 1972, kemudian diterjemahkan ke kerangka hukum nasional melalui UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Nani menjelaskan perkembangan hukum lingkungan memiliki kaitan erat dengan demokrasi. Karenanya perkembangan hukum lingkungan tentunya membutuhkan partisipasi publik. Atas dasar itulah masyarakat tidak semata-mata menjadi objek yang dilindungi hukum, tetapi juga subjek yang menggunakan hukum untuk mempertahankan haknya
“Masyarakat bisa menjadi subjek yang dapat menggunakan hukum untuk mempertahankan hak dan memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup,” katanya.
Senada, Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Andri Gunawan Wibisana, berpandangan perubahan iklim dapat memberikan ancaman terhadap hak asasi manusia. Tapi di lain sisi berbagai upaya dalam mengatasi perubahan iklim seringkali justru menimbulkan pelanggaran HAM.

Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Andri Gunawan Wibisana. Foto: Tangkapan layar youtube
Menurut Prof Andri, negara berkewajiban mengatasi perubahan iklim melalui berbagai upaya. Salah satu instrumen pentingnya adalah regulatory due diligence, yang tidak hanya menuntut pemerintah memenuhi target pengurangan emisi, tetapi juga menjalankan obligation of conduct melalui tindakan nyata.
“Apa yang dilakukan pemerintah bisa menjadi ukuran, salah satunya melalui peraturan-peraturan”, tegasnya.
Negara dapat dinilai gagal memenuhi kewajibannya apabila tidak membuat aturan yang tepat atau justru menerbitkan kebijakan yang bertentangan dengan tujuan pengendalian iklim. Hal ini mencakup izin eksplorasi bahan bakar fosil, subsidi industri fosil, serta produksi dan konsumsi bahan bakar fosil yang masih berlangsung.
Dia juga mengkritisi regulasi yang progresif di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaannya. Salah satunya perdagangan karbon yang telah memiliki bursa, namun belum signifikan menurunkan emisi. Dia menekankan pentingnya aksi iklim sedini mungkin dengan prinsip pembagian beban yang adil. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada negara, tetapi juga sektor swasta yang turut berkontribusi terhadap emisi.
















