Kriteria lain menurut Mei, kursi Menkumham mesti diisi oleh orang yang memiliki pengalaman dan jam terbang tinggi dalam mengurusi persoalan bidang hukum dan HAM. Apalagi isu hukum dan HAM di Indonesia banyak dipengaruhi kepentingan politik. Sebut saja, agenda penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. “Kalangan profesional saja tidak cukup untuk jadi Menkumham.”
Dia menegaskan calon pejabat Menkumham harus berpengalaman di bidang sistem politik dan ketatanegaraan serta berani melawan arus. Sebab, boleh jadi bakal banyak intervensi terhadap Menkumham saat menjalani tugas dan kewenangannya. Karena itu, Mei menyarankan agar Jokowi dan Maruf Amin berani memilih calon pejabat Menkumham berlatar belakang profesional, berpengalaman, dan memiliki keberanian.
“Profesor saja tidak cukup, tapi juga tidak berpihak dan tidak favoritisme, serta memiliki track record yang berani,” usulnya.
Syarat Menkumham
Koordinator Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai Jokowi dalam menentukan kabinet KIK Jilid II semestinya tidak tersandera kepentingan parpol pendukungnya. Donal menyodorkan tiga syarat yang patut dijadikan rujukan Jokowi dalam memilih para pembantunya, khususnya Menkumham. Baca Juga: Tiga Prinsip Penting Presiden Pilih Kabinet
Pertama, kapasitas. Bagi Donal, syarat bagi calon menkumham yang dipilih harus memiliki kapasitas yang mumpuni, khususnya dalam menjalankan fungsi teknokratis dan roda organisasi di Kemenkumham. Tanpa kapasitas yang cukup, tentu saja menjalankan tugas pokok dan fungsi Kemenkumham bakal tidak optimal.
Kedua, integritas. Donal mewanti-wanti agar Jokowi terlebih dahulu memeriksa jejak rekam sejumlah kandidat Menkumham. Dengan begitu, nama-nama yang pasti dipilih telah melalui proses screening. Metode screening menjadi strategi dalam mencari calon nama yang tepat sesuai kriteria yang dibutuhkan Kemenkumham. “Jangan sampai ada calon yang memiliki rekam jejak buruk atau pernah tersangkut kasus hukum,” ujarnya.
Ketiga, loyalitas. Menurutnya, syarat loyalitas ini tak kalah penting dari dua syarat lain untuk memastikan kesetiaan nama yang dipilih untuk mampu bekerja membantu Presiden selama 5 tahun ke depan. Karena itu, loyalitas menjadi amat penting dalam penyusunan kabinet. “Boleh jadi jelang tahun politik terdapat menteri yang bermanuver di tahun 2024,” ujarnya mengingatkan.