Kuatnya Indikasi Kembalinya Dwi Fungsi ABRI Melalui Revisi UU TNI, Begini Alasannya
Terbaru

Kuatnya Indikasi Kembalinya Dwi Fungsi ABRI Melalui Revisi UU TNI, Begini Alasannya

Mulai dari perluasan kewenangan TNI tak sekedar alat pertahanan tapi juga keamanan. Sumber anggaran TNI tak hanya dari APBN, tapi bisa dari APBD dan lainnya.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Tentara Nasional Indonesia (TNI). Foto: RES
Tentara Nasional Indonesia (TNI). Foto: RES

Proses Revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) bakal bergulir di DPR. Hal itu tercantum dalam jadwal acara rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR masa sidang V tahun sidang 2023-2024 periode 14 Mei-11 Juli 2024. Dari berbagai agenda rapat yang akan dilakukan Baleg DPR salah satunya membahas hasil penyusunan RUU tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Koalisi masyarakat sipil melihat indikasi kuat RUU itu akan mengembalikan Dwi Fungsi ABRI atau TNI seperti masa orde baru.

Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad, mengatakan ada sejumlah masalah dalam RUU TNI. Antara lain perluasan peran TNI dan alat negara yang fokus di bidang pertahanan, pencabutan kewenangan Presiden untuk mobilisasi, perluasan jenis Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan jabatan sipil.

“Perluasan kewenangan TNI dari alat negara di bidang pertahanan menjadi alat negara bidang pertahanan dan keamanan negara ini merupakan isu yang paling krusial,” katanya dalam diskusi bertema ‘Menyikapi Kembalinya DwiFungsi ABRI, Perluasan Kewenangan TNI, isu Peradilan Militer dalam Pembahasan RUU TNI di DPR pada 22 Mei 2024,’ Minggu (19/5/2024).

Hussein berpendapat perluasan fungsi TNI tak sekedar alat pertahanan tapi juga keamanan negara pernah terjadi di era orde baru. Kala itu TNI yang bernama ABRI memiliki peran sosial dan politik atau kerap disebut dwi fungsi. Dampaknya, tugas-tugas TNI menjadi rancu dan tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya TNI yakni alat pertahanan negara.

Baca juga:

Dengan menambah peran sebagai alat keamanan, TNI akan terlibat menghadapi ancaman atau gangguan dari dalam negeri, misalnya menghadapi masyarakat sipil. RUU juga menghapus kewenangan Presiden mengerahkan TNI. Hussein secara tegas mengingatkan hal ini sangat berbahaya karena TNI dapat bergerak sendiri tanpa otorisasi dari pemimpin politik sipil nasional untuk pengerahan pasukan.

“Ini berbahaya dan dapat kita artikan sebagai pasal kudeta,” ujarnya.

Peneliti Setara Institute, Ikhsan Yosarie, menyebut RUU TNI secara jelas menunjukkan ada upaya mengembalikan peran sosial dan politik atau dwi fungsi TNI. Salah satu indikasi kuat penambahan jenis OMSP. Padahal selama ini Pasal 7 ayat (2) UU 34/2004 yang mengatur tentang OMSP belum memiliki peraturan turunan yang lebih detail dan rinci seperti batas ruang lingkup, waktu pelaksanaan, akuntabilitas, dan transparansi.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait