Meski KUHAP Baru menghadirkan fitur progresif seperti asesmen kebutuhan perempuan dan penguatan hak korban, implementasinya menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran utama adalah kesiapan negara dalam menjamin perlindungan yang memadai bagi perempuan dan kelompok rentan dalam proses peradilan pidana.
Head of Programmes United Nations Women Indonesia, Dwi Yulianti Faiz menegaskan layanan bagi korban kekerasan berbasis gender membutuhkan ekosistem yang utuh dan saling terhubung. Mengingat keberhasilan layanan peradilan bukan hanya soal tersedia, tetapi juga kualitas dan koordinasinya.
“Ada beberapa prinsip layanan yang berperspektif korban, tapi prinsip-prinsip itu tidak bisa berdiri sendiri. Mereka berada dalam sebuah ekosistem akuntabilitas, mulai dari penyelidikan, peradilan, sampai layanan sosial dan media yang harus saling menguatkan,” kata Dwi yang hadir secara daring dalam Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana 2025, Rabu (26/11/2025).
Baca juga:
- Begini Mekanisme Ganti Rugi-Kompensasi dalam KUHAP Baru
- Komnas HAM Catat 5 Potensi Pelanggaran HAM dalam KUHAP Baru
- Koneksitas KUHAP Baru Dikritik Komnas HAM: Mekanisme 'Titik Berat Kerugian' Berpotensi Langgar HAM
Dia menyebut layanan esensial bukan hanya layanan bagi korban setelah kekerasan terjadi, tetapi juga bagi potential victims (calon korban) yang sedang mencari bantuan karena merasa terancam. Menurutnya, akses terhadap rumah sakit, kepolisian, dan layanan sosial harus saling terhubung sehingga korban tidak perlu menjelaskan ulang pengalaman traumatisnya ke banyak pihak.
“Kalau korban datang ke rumah sakit, tapi rumah sakit tidak terkoneksi dengan kepolisian atau pendamping, maka kualitas layanan sulit terpenuhi. Hal ini berpotensi menyebabkan re-viktimisasi,” jelasnya.
Reviktimisasi merupakan kondisi ketika korban justru mengalami tekanan tambahan akibat proses mencari keadilan.
















