Ketiga, Pasal 291 mengatur tentang sanksi hukum bagi seseorang yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dalam proses peradilan. Keterangan palsu di bawah sumpah berbahaya karena merusak integritas hukum. Informasi palsu dapat mengganggu proses pengambilan keputusan yang adil.
Keempat, dalam praktik peradilan, penerapan Pasal 174 KUHAP terkait sumpah palsu di persidangan menunjukkan berbagai pendekatan. Di antaranya atas perintah hakim, penuntut umum mendakwa saksi yang diduga memberikan keterangan palsu, menggunakan laporan sendiri oleh pihak lawan atau yang dirugikan. Serta terdapat pula hakim yang menolak permintaan penuntut umum untuk menetapkan saksi telah memberikan keterangan diduga palsu.
Tindak pidana merintangi tugas peradilan dalam KUHP Nasional merupakan upaya negara untuk memperkuat perlindungan proses hukum dari segala bentuk intervensi atau gangguan. Hal ini menjadi bagian dari arsitektur hukum modern yang menjamin peradilan yang adil, independen, dan akuntabel. Pasal 281 menjadi dasar hukum penting yang menegaskan merintangi keadilan bukan hanya pelanggaran moral, tapi juga kejahatan pidana.
Sementara Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, Muhammad Nurulloh Jarmoko menambahkan penyusun KUHP baru sudah memberikan perhatian lebih terhadap pengadilan. Dengan demikian menurut pria biasa disapa Nurulloh Jarmoko itu dapat memberikan perlindungan terhadap independensi dan integritas pengadilan dalam melaksanakan persidangan.
“Namun perlu menjadi perhatian perihal penerapan ketentuan-ketentuan tersebut agar dapat tersinkronisasi dan terakomodir dalam proses penyusunan Rancangan KUHAP yang sedang berjalan saat ini,” pungkas Jarmoko
