Keberlakuan dan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional tinggal menunggu bulan alias 2026 mendatang. Berbagai pengaturan norma dalam KUHP Nasional menjadi acuan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum. Satu diantaranya soal perlindungan terhadap jalannya proses peradilan.
Hakim Yustisi pada Kepaniteraan Pidana Mahkamah Agung, Dodik Setyo Wijayanto menyoroti Pasal 281 KUHP Nasional. Aturan tersebut mengatur ancaman pidana bagi siapa pun yang berusaha menghalangi, mengintimidasi, atau memengaruhi aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim.
“Pasal 281 KUHP Nasional adalah bentuk perlindungan terhadap integritas dan independensi proses penegakan hukum. Pasal ini merupakan delik formil karena cukup dengan terbuktinya perbuatan, tanpa harus menunggu akibat,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Tindak Pidana Merintangi Tugas Peradilan’ yang digelar Forum Kajian Dunia Peradilan (FKDP), Sabtu, (21/6/2025) pekan kemarin.
Baca juga:
- Mahkamah Agung Siap Jalankan HPP Jika Diberi Amanah RUU KUHAP
- RUU KUHAP Harus Atasi Ego Sektoral APH hingga Penguatan Peran Advokat
- Ketua Baleg Targetkan Pembahasan RUU KUHAP Rampung di Masa Sidang DPR Berikutnya
- RUU KUHAP Harus Selaras dengan Konvensi Internasional
Dia menyorot sejumlah pasal lain yang memperkuat perlindungan terhadap jalannya proses peradilan. Pertama, Pasal 285 mengatur setiap orang wajib hadir di persidangan sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika tidak maka dapat dikenakan pidana.
Dengan adanya ancaman pidana, hal ini menunjukkan keseriusan hukum dalam menegakkan aturan serta memastikan kehadiran saksi, ahli, atau juru bahasa dalam proses hukum. Kehadiran sejumlah pihak sering kali krusial untuk menjamin keadilan dan kelengkapan proses peradilan.
Kedua, Pasal 288 mengatur kewajiban setiap orang untuk menghadiri panggilan pengadilan ketika berperan sebagai anggota keluarga atau pihak-pihak lain terkait, dalam kasus yang melibatkan pengampuan atau pemasukan seseorang ke rumah sakit jiwa. Ketentuan untuk memastikan bahwa proses pengadilan berjalan dengan lancar dan semua informasi yang relevan dapat dikumpulkan.
Ketiga, Pasal 291 mengatur tentang sanksi hukum bagi seseorang yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dalam proses peradilan. Keterangan palsu di bawah sumpah berbahaya karena merusak integritas hukum. Informasi palsu dapat mengganggu proses pengambilan keputusan yang adil.
Keempat, dalam praktik peradilan, penerapan Pasal 174 KUHAP terkait sumpah palsu di persidangan menunjukkan berbagai pendekatan. Di antaranya atas perintah hakim, penuntut umum mendakwa saksi yang diduga memberikan keterangan palsu, menggunakan laporan sendiri oleh pihak lawan atau yang dirugikan. Serta terdapat pula hakim yang menolak permintaan penuntut umum untuk menetapkan saksi telah memberikan keterangan diduga palsu.
Tindak pidana merintangi tugas peradilan dalam KUHP Nasional merupakan upaya negara untuk memperkuat perlindungan proses hukum dari segala bentuk intervensi atau gangguan. Hal ini menjadi bagian dari arsitektur hukum modern yang menjamin peradilan yang adil, independen, dan akuntabel. Pasal 281 menjadi dasar hukum penting yang menegaskan merintangi keadilan bukan hanya pelanggaran moral, tapi juga kejahatan pidana.
Sementara Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, Muhammad Nurulloh Jarmoko menambahkan penyusun KUHP baru sudah memberikan perhatian lebih terhadap pengadilan. Dengan demikian menurut pria biasa disapa Nurulloh Jarmoko itu dapat memberikan perlindungan terhadap independensi dan integritas pengadilan dalam melaksanakan persidangan.
“Namun perlu menjadi perhatian perihal penerapan ketentuan-ketentuan tersebut agar dapat tersinkronisasi dan terakomodir dalam proses penyusunan Rancangan KUHAP yang sedang berjalan saat ini,” pungkas Jarmoko
