Hamdan Zoelva baru saja terpilih sebagai ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan periode 2013-2016. Ia didampingi Arief Hidayat sebagai wakil. Hamdan menggantikan posisi Akil Mochtar yang kini tengah disidik KPK lantaran terlibat kasus suap dalam sejumlah Pemilukada yang ditanganinya. Banyak harapan atas terpilihnya Hamdan sebagai orang nomor satu di lembaga “pengawal konstitusi” itu.
Komisi Yudisial (KY) yang berharap di bawah kepemimpinan Hamdan dan Arief bisa membawa MK bersikap “lurus”, sehingga citra dan wibawa MK dapat pulih kembali dan dipercaya publik. Seperti Akil, Hamdan dikenal memiliki latar berlakang partai politik (Partai Bulan Bintang) dan anggota DPR
“Ketua MK sebelumnya adalah orang politik (politisi), Pak Mahfud MD orang politik tetapi lurus. Nah Pak Akil orang politik tapi tidak lurus. Semoga saja Pak Hamdan lurus juga,” kata Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri saat dihubungi di Jakarta, Senin (4/11).
Taufiq agak menampik kalau MK “dikuasai” orang-orang politik. Mengingat, Hakim Konstitusi Harjono juga merupakan mantan anggota MPR dari unsur PDI Perjuangan. “Pak Jimly Assiddhiqie (Ketua MK Periode pertama) dulu juga agak berbau Partai Golkar,” ungkapnya.
Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim ini mengakui memang negara ini dikuasai oleh orang-orang politik. Sebab, sistem demokrasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan partai politik.
Meski begitu, Taufiq berharap terpilihnya Hamdan sebagai ketua MK bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga negara lain, khusunya lembaga-lembaga yang disebut dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. “Saya pribadi mengucapkan selamat atas terpilihnya Hamdan. Dengan harapan bisa bersinergi dengan lembaga negara lain,” katanya.
Dia menambahkan jika lembaga negara lain mau menjalankan putusan-putusan MK yang sifatnya final dan mengikat, sudah semestinya MK pun menghargai dan mau menjalankan keputusan politik hukum yang dikeluarkan lembaga negara lain. “Dalam hal ini presiden yang telah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang MK,” katanya.
Percaya diri
Terpisah, pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin mengatakan tidak menjadi masalah jika ketua MK yang baru ini berasal dari kalangan politisi. Persoalan ini tidak perlu dikhawatirkan publik. “Tidak masalah, partai politik itu kan bukan mahkluk jahat. Jadi, tidak perlu dikhawatirkan,” kata Irman.
Irman berharap Hamdan harus bisa tampil percaya diri dalam memimpin MK selama 2,5 tahun ke depan. “Hamdan secara pribadi harus tampil percaya diri, harus lebih tegas pada konstitusi, berwibawa, dan jangan larut dengan wacana-wacana popularitas putusan MK,” kata Irman mengingatkan. “Ke depannya, harapan kita MK harus lebih baik”.
Dia menambahkan pemilihan ketua MK, Jum’at (1/11) kemarin, dinilai agak terlambat karena tidak boleh ketua lembaga itu dibiarkan kosong yang mengakibatkan jalannya fungsi negara terhambat. “Seharusnya, sejak Akil ditetapkan sebagai tersangka pemilihan ketua MK segera dilakukan karena tidak boleh ketua lembaga itu terlalu lama dalam keadaan kosong, fungsi negara itu harus berjalan terus,” imbuhnya.
Hamdan lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat 21 Juni 1962. Hamdan mengawali kariernya sebagai dosen luar biasa di beberapa universitas diantaranya di Fakultas Hukum Univeritas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Univeritas As-syafi’yah. Di sela-sela mengajar, dia juga berprofesi sebagai advokat di Law Firm HSJ & Partner, Hamdan, Sujana, Januardi & Partner (1997-2004) sebelum terpilih menjadi anggota DPR periode 1999-2004 dari Fraksi Partai Bulan Bintang.
Pendidikan sarjana hukumnya diraih Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk jurusan hukum internasional. Sementara gelar magister hukumnya diraih di Universitas Padjajaran Bandung. Di universitas yang sama Hamdan meraih gelar doktor hukum dengan judul desertasi “Pemakzulan Presiden di Indonesia” pada 2011 setahun setelah dia terpilih sebagai hakim konstitusi pada awal 2010 atas usulan presiden.
