Landasan Hukum HAM
Ada pun landasan hukum HAM diatur dalam; Pertama, Pancasila, yakni Sila Kedua yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kedua, UUD Republik Indonesia 1945 (Pasal 27-34, BAB XA, Pasal 28 A-J, Perubahan UUD Republik Indonesia 1945). Ketiga, TAP MPR RI No: II/MPR/1993 tentang GBHN. Keempat, TAP MPR RI No: XVII/MPR 1998 tentang HAM.
Kelima, UU Republik Indonesia No.5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
Keenam, UU RI No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Ketujuh, UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Delapan, Keputusan Presiden RI No.129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional HAM yang telah diperbaharui dengan Keppres RI No.61 Tahun 2003 tentang Rencana Aksi Nasional HAM.
Sembilan. Keppres RI No.181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Sepuluh, Instruksi Presiden RI No.126 Tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan, perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
Sebelas, Deklarasi Universal HAM, tanggal 10 Desember 1945. Duabelas, Deklarasi dan Program Aksi Wina Tahun 1993.
Adanya landasan hukum serta banyaknya UUD 1945 yang mengatur mengenai hak asasi manusia, maka negara tidak boleh melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan UUD 1945.
















