Melalui Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-79/PJ/2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 yang Terutang dan/atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2024 Sehubungan dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Dalam Rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah, Dirjen Pajak memutuskan sejumlah hal berikut.
- Bagi wajib pajak orang pribadi, jatuh tempo pembayaran pajak penghasilan pasal 29 tahun pajak 2024 dan penyampaian SPT pajak 2024 adalah 31 Maret 2025.
- Bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat melakukan pembayaran atau pelaporan (sebagaimana tenggat waktu dalam poin kesatu), diberikan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan tersebut hingga 11 April 2025.
- Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tidak menerbitkan surat tagihan pajak.
Lebih lanjut, dalam Siaran Pers Nomor SP-09/2025, diterangkan bahwa yang menjadi latar belakang diterbitkannya aturan tersebut adalah batas akhir pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan WP OP untuk Tahun Pajak 2024 pada tanggal 31 Maret 2025 bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idulfitiri 1446 Hijriahyang cukup panjang, yaitu sampai dengan tanggal 7 April 2025.
Kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit.
Kemudian, masih dalam siaran pers yang sama Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti, menerangkan bahwa pertimbangan lain dari ditetapkannya keputusan ini adalah pemerintah ingin berlaku adil dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dengan cara menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 sekaligus pelaporannya, dalam hal ini hanya untuk SPT tahunan wajib pajak pribadi untuk tahun pajak 2024.
Follow Official Whatsapp Channel Hukumonline untuk mendapatkan update terkini seputar dunia hukum Indonesia sekarang juga! Klik link berikut untuk bergabung!
















