LBH Pers: UU PDP Rawan Jerat Aktivis dan Jurnalis
Utama

LBH Pers: UU PDP Rawan Jerat Aktivis dan Jurnalis

Karena Pasal 15 ayat (1) UU PDP tidak memberi pengecualian penggunaan data pribadi untuk kepentingan publik dari kalangan aktivis atau jurnalis. Sedang dipertimbangkan untuk diajukan uji materi di MK.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

Kemudian Pasal 65 ayat (2) UU PDP juga rawan menjerat aktivis dan jurnalis karena tidak ada penjelasan rinci terhadap frasa “melawan hukum.” Ke depan diharapkan berbagai ketentuan itu dapat dijelaskan lebih rinci dalam peraturan pelaksana (aturan turunan dari UU PDP).

Mustafa mengingatkan sejak awal kalangan masyarakat sipil mengkritik proses pembahasan dan pengesahan UU PDP karena tidak memegang prinsip partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Masukan masyarakat sipil terhadap RUU PDP tidak dipertimbangkan secara baik pemerintah dan DPR.

Mengingat ada persoalan dalam UU PDP ini, Mustafa mengatakan salah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan uji materi UU PDP ke MK. “Perlu kajian yang lebih mendalam soal rencana uji materi itu apakah uji formil, materiil, atau keduanya.”

Ia menyebut ada sejumlah substansi UU PDP yang dinilai bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 terutama terhadap hak untuk memperoleh, mencari, dan menyebarluaskan informasi publik. Begitu juga terhadap jaminan hak kebebasan berekspresi dan kerja-kerja pers yang dijamian UUD NKRI Tahun 1945 dan UU Pers.

Dua jenis data

Dalam kesempatan yang sama, Akademisi Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan UU PDP mengatur 2 jenis data pribadi. Pertama, data pribadi bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Kedua, data pribadi bersifat spesifik, meliputi data dan informasi kesehatan data biometrik, genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, keuangan pribadi, dan data lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Tren penyalahgunaan data pribadi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir cenderung meningkat. Melansir data polisi siber, Yudha mencatat ada 182 kasus pencurian data yang dilaporkan masyarakat pada tahun 2020. Padahal, tahun 2016 tercatat hanya ada 20 laporan. Data Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK melaporkan ada 22.896 pelanggaran terkait penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi pinjaman daring (pinjol).

“Bentuk pelanggaran berat yang dilakukan seperti pencairan pinjaman tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada semua kontak di telepon genggam melalui cara teror/intimidasi, dan penagihan dengan kata kasar serta pelecehan,” ujar Yudha.

Meski UU PDP sudah disahkan, Yudha mengajak semua elemen masyarakat untuk semakin peduli dalam melindungi data pribadi. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain rutin mengganti kata sandi, menerapkan verifikasi dua langkah, cermat dalam menggunakan fasilitas jaringan internet publik, seperti wi-fi untuk umum, memperbarui anti-virus, dan menghindari tautan asing yang tidak aman.

Tags:

Berita Terkait