Pada 16 Agustus, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan siaran pers yang menggarisbawahi sejumlah pokok RAPBN 2022. Dalam siaran pers tersebut, disebutkan berbagai faktor yang memengaruhi kondisi perekonomian tahun 2022, seperti keberhasilan penanganan Covid-19, pulihnya konsumsi masyarakat, implementasi reformasi struktural, dan prospek pertumbuhan ekonomi global.
Kabar baiknya, target pertumbuhan ekonomi pada RAPBN 2020 sebesar 5% hingga 5,5% yang ditetapkan Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI menjadi harapan baru bagi perekonomian Indonesia tahun 2022. Pasalnya, sekalipun masih dalam situasi pandemi, ada optimisme akan proyeksi pemulihan yang kuat, di mana salah satunya didukung oleh pertumbuhan investasi asing.
Direktur Pengembangan Promosi Kementerian Investasi, Ricky Kusmayadi mengungkapkan, langkah pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020, ikut berkontribusi terhadap terbukanya peluang investasi asing di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dari keterlibatan investasi Tiongkok yang dalam dua hingga tiga tahun terakhir justru semakin meningkat dan masuk lima besar Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. UU Cipta Kerja dianggap menawarkan sejumlah kemudahan, salah satunya: Online Single Submission (OSS). Sebagai satu sistem terintegrasi dengan pendekatan berbasis risiko, OSS dapat menyederhanakan proses perizinan, yang kerap kali dipandang terlalu rumit dan memakan proses panjang.
Hal serupa disampaikan oleh Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Bob Azam. Menurutnya, payung hukum tersebut berpotensi menyelesaikan tiga kendala dalam menggelorakan investasi dalam negeri, yang umumnya berkaitan dengan ketenagakerjaan, perizinan, serta perpajakan. Kendati demikian, sebagai langkah lanjutan, pemerintah perlu terus mengaplikasikan strategi yang lebih atraktif dalam perbaikan investasi, termasuk pengembangan regulasi.
Di tengah beragamnya implementasi kebijakan, peraturan pelaksana, maupun kondisi eksternal yang memengaruhi, dibutuhkan pemahaman yang tepat bagi para pelaku usaha untuk dapat bersama-sama dengan pemerintah membangun iklim investasi yang sehat. Terlebih, bagi para in-house counsel, atau profesional hukum yang bekerja di sektor perdagangan dan investasi asing.
Memahami kebutuhan krusial dari segi regulasi maupun analisis, Hukumonline meluncurkan paket berlangganan terbaru, Pro Plus untuk memaksimalkan pengalaman dan kenyamanan profesional hukum dalam melakukan riset hukum yang lebih kredibel, akurat, dan berkualitas.
Melalui Pro Plus, Anda akan mendapatkan akses ke Hukumonline Pro, platform terintegrasi yang menyajikan analisis hukum dwibahasa dan terjemahan peraturan. Selain mendapatkan akses ke Hukumonline Pro, salah satu fitur unggulan Pro Plus, yaitu Virtual Discussion dapat Anda manfaatkan untuk berdiskusi secara virtual dengan Tim LRA untuk mengklarifikasi lebih lanjut isu hukum yang telah dipublikasikan dalam Hukumonline Pro.
“Melalui Virtual Discussion, Anda dapat berdiskusi secara langsung kepada tim Legal Research & Analysis Hukumonline yang telah berpengalaman dalam mengkaji peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Oleh karenanya, Virtual Discussion dapat menjadi ruang bagi para profesional hukum atau pelaku usaha untuk memperdalam pemahaman akan suatu peraturan atau kebijakan, khususnya peraturan atau kebijakan yang sudah dikaji dalam publikasi yang diterbitkan oleh Hukumonline,” kata Legal Analysis & Research Manager Hukumonline, Christina Desy.
Diskusi ini tersedia dengan dua pilihan bahasa, Indonesia dan Inggris, sehingga mempermudah mitra bisnis asing Anda dalam memahami kebijakan dan peraturan yang baru diterbitkan oleh pemerintah. Adapun fitur ini dapat menjadi solusi keterbatasan mobilitas yang sering kali ditemukan dalam proses audiensi dengan regulator, mengingat saat ini, Indonesia masih dalam kondisi pandemi.
Selain Virtual Discussion, Pro Plus juga memuat sejumlah fitur, seperti akses penuh ke ribuan Precedent (koleksi yurisprudensi, landmark decision, dan putusan terpilih). Terus diperbarui setiap hari, kumpulan putusan pengadilan yang telah menjadi rujukan hakim ini telah dikategorikan berdasarkan unsur kaidah hukum dan dapat ditemukan dengan mudah melalui mesin pencari Hukumonline. Terdapat pula akses ke permintaan terjemahan peraturan sesuai kebutuhan dan 20 akun untuk mengakses lebih dari 150 ribu koleksi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan analisis hukum.
Saatnya beralih ke Pro Plus dan tingkatkan kualitas riset hukum Anda bersama Hukumonline. Anda dapat mempelajari lebih lanjut fitur-fiturnya di sinidan dapatkan penawaran terbaik untuk berlangganan Pro Plus dengan menghubungi [email protected].