Pada dunia teknologi, prototyping dan user testing telah menjadi tahapan yang tidak terpisahkan. Sederhananya, sebelum suatu produk teknologi diluncurkan, produsen akan melakukan uji coba terlebih dahulu untuk memastikan nilai kemanfaatan produk bagi konsumen yang disasar. Hal ini mirip dengan juru masak yang mencicipi terlebih dahulu hasil masakannya sebelum dihidangkan. Ironisnya, untuk bidang hukum, proses pembentukan undang-undang di Indonesia belum mengenal tradisi uji coba ini.
Proses legislasi nasional cenderung mengabaikan tahapan implementasi terbatas, padahal, naskah akademik dan diskusi formal di parlemen tidak selalu mampu memprediksi kompleksitas di lapangan. Saat ini, proses legislasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Secara umum, pada undang-undang tersebut, tujuan dari penyusunan naskah akademik adalah untuk menegaskan alasan pentingnya suatu racangan undang-undang (RUU). Alasan tersebut disusun dengan mengupas dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis, sekaligus menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan arah pengaturannya.
Sesuai mekanisme penyusuannnya, naskah akademik ini disertakan bersama RUU yang diajukan oleh lembaga pengusul. Dengan kata lain, undang-undang meletakkan kedudukan naskah akademik berada pada tahap pengusulan. Hal ini yang kemudian menjadi kendala fundamental, yaitu bahwa kajian-kajian, khususnya bersifat yuridis empiris dianggap sebatas pemberian legitimasi kebutuhan pengaturan (needs assessment).
Sayangnya, sejak usulan RUU mulai dibicarakan dalam ruang-ruang negosiasi politik, ruang kajian menjadi sangat sempit. Laporan-laporan hasil penelitian mandiri sebatas dititipkan melalui mekanisme politik, konsultasi publik, tinjauan redaksional, dan elaborasi atas Daftar Inventaris Masalah (DIM). Akibatnya, RUU sering disusun dan dibahas hanya berdasarkan kajian normatif, tanpa mekanisme untuk menguji bagaimana pasal-pasal tersebut akan bekerja secara faktual. Padahal dalam praktiknya, norma hukum baru akan teruji efektivitasnya saat bersentuhan langsung dengan realitas sosial dan batas kapasitas kelembagaan.
Konsep legislative piloting hadir sebagai gagasan alternatif yang melihat RUU sebagai ourwarupa yang perlu diuji secara terbatas sebelum diterapkan secara luas. Legislative piloting dapat diartikan bahwa sebelum suatu RUU disahkan menjadi undang-undang, perlu dilakukan uji coba secara terbatas. Tujuan dari proses legislative piloting bukan untuk menguji tercapainya tujuan ideologis RUU, melainkan untuk menguji apakah alur kerja norma dapat dijalankan, bagaimana respon dan kesiapan aparat pelaksana, sejauh mana norma dapat diterima masyarakat, serta tingkat disrupsi atau konsekuensi tak terduga yang mungkin timbul dalam konteks sosial nyata.
Pada konsep legal design, uji coba terbatas merupakan bagian dari 5 tahapan literatif penyusunan legislasi maupun kontrak yang berorientasi pada pengguna: (1) Emphatize atau menempatkan sudut pandang pengguna; (2) Define atau menetapkan kebutuhan; (3) Ideate atau menggali ide solusi; (4) Prototype atau realisasi dari ide solusi; dan (5) Test atau uji coba. Kelima tahapan ini berorientasi pada optimalisasi dan efisiensi dari implementasi dari suatu sistem norma.
Pada siklus ini, naskah akademik dapat dilihat sebagai jembatan antara tahapan penggalian ide, sedangkan RUU dapat dilihat sebagai prototype. Sebelum diundangkan, perlu dilakukan testing. Suatu RUU, setidaknya perlu melewati tahap uji coba terbatas terlebih dahulu (piloting), misalnya di lingkup wilayah dan untuk waktu yang terbatas. Tanpa pengujian awal, banyak regulasi akhirnya tidak dapat dijalankan secara efektif, bahkan berpotensi menimbulkan kebingungan normatif atau beban administratif yang tidak terduga.
