Ketiadaan kamar pajak pada tubuh Mahkamah Agung menjadi pemicu agar dapat segera membentuk kamar pajak. Padahal Mahkamah Agung (MA) sudah menyumbang Rp15 triliun dan AS$85 juta ke negara melalui putusan pajak yang memenangkan pemerintah. Karenanya MA mesti segera membentuk kamar peradilan khusus pajak.
Demikian disampaikan anggota Komisi III Stevano Rizky Adranacus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (13/3/2025).
“Kita juga harus bisa objektif melihat kondisi Hakim Pajak kita. Saat ini di MA tidak memiliki kamar khusus terkait pajak,” ujar Stevano.
Dia yakin pembentukan kamar peradilan khusus pajak dapat mengoptimalkan peran MA dalam membantu keuangan negara (TUN). Fakta di lapangan penanganan sengketa pajak berada di bawah kamar tata usaha negara. Menurutnya saat ini hanya terdapat 7 hakim TUN dengan hanya 1 atau 2 orang yang memiliki latar belakang keuangan dan pajak.
Baca juga:
- Kedudukan dan Posisi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman
- Putusan MK Mandatkan Pengadilan Pajak Secara Penuh Berada Di Bawah MA
Sementara dari 8.000 sengketa TUN, 7.200 di antaranya terkait persoalan Pajak. Makanya menjadi wajar menurut Stevano bila masih terdapat banyak disparitas putusan atas permasalahan yang sama dalam sengketa pajak. Alhasil tidak terdapat kepastian hukum.
“Contoh sengketa yang signifikan adalah kasus PPN PGN dengan nilai sengketa sekitar Rp6 triliun. Kasusnya sama, sebagian menang DJP (Direktorat Jenderal Pajak, red) sebagian kalah DJP,” ujarnya.
















