Legislator Minta MA Bentuk Kamar Khusus Pajak
Terbaru

Legislator Minta MA Bentuk Kamar Khusus Pajak

Bakal dibentuk antara akhir 2026 atau awal 2027. Pembentukan dapat dilakukan setelah adanya kesiapan hakim agung khusus pajak.

Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit
Anggota Komisi III Stevano Rizki Adranacus dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (13/3/2025). Foto: Istimewa
Anggota Komisi III Stevano Rizki Adranacus dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (13/3/2025). Foto: Istimewa

Ketiadaan kamar pajak pada tubuh Mahkamah Agung menjadi pemicu agar dapat segera membentuk kamar pajak. Padahal Mahkamah Agung (MA) sudah menyumbang Rp15 triliun dan AS$85 juta ke negara melalui putusan pajak yang memenangkan pemerintah. Karenanya MA mesti segera membentuk kamar peradilan khusus pajak.

Demikian disampaikan anggota Komisi III Stevano Rizky Adranacus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (13/3/2025).

“Kita juga harus bisa objektif melihat kondisi Hakim Pajak kita. Saat ini di MA tidak memiliki kamar khusus terkait pajak,” ujar Stevano.

Dia yakin pembentukan kamar peradilan khusus pajak dapat mengoptimalkan peran MA dalam membantu keuangan negara (TUN). Fakta di lapangan penanganan sengketa pajak berada di bawah kamar tata usaha negara. Menurutnya saat ini hanya terdapat 7 hakim TUN dengan hanya 1 atau 2 orang yang memiliki latar belakang keuangan dan pajak.

Baca juga:

Sementara dari 8.000 sengketa TUN, 7.200 di antaranya terkait persoalan Pajak. Makanya menjadi wajar menurut Stevano bila masih terdapat banyak disparitas putusan atas permasalahan yang sama dalam sengketa pajak. Alhasil tidak terdapat  kepastian hukum.

“Contoh sengketa yang signifikan adalah kasus PPN PGN dengan nilai sengketa sekitar Rp6 triliun. Kasusnya sama, sebagian menang DJP (Direktorat Jenderal Pajak, red) sebagian kalah DJP,” ujarnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info