Legislator Minta MA Bentuk Kamar Khusus Pajak
Terbaru

Legislator Minta MA Bentuk Kamar Khusus Pajak

Bakal dibentuk antara akhir 2026 atau awal 2027. Pembentukan dapat dilakukan setelah adanya kesiapan hakim agung khusus pajak.

Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menerangkan, alasan penting lainnya membentuk kamar khusus pajak di MA. Baginya, pembentukan peradilan khusus pajak memiliki semangat yang sama dengan Presiden Prabowo Subianto dalam mencari pemasukan negara guna melaksanakan program-program untuk rakyat.

Di sisi lain, Wakil Rakyat dari Dapil NTT II itu mengapresiasi kerja MA pada 2024 yang sudah menyumbangkan Rp15 triliun dan AS$85 juta ke negara melalui putusan pajak yang memenangkan pemerintah.

Dia mengamini kerja MA melalui berbagai putusan pengadilan pajak dengan menyumbang sekian triliunan rupiah dan dalam bentuk dollar. Namun jika diteliti lebih lanjut, dari 7.200 sengketa pajak, pemerintah hanya memenangkan 4 persen atau 288 putusan. Sedangkan, sisanya 6.912 putusan dimenangkan oleh swasta. 

Terhadap berbagai data yang disodorkan tersebut, Stevano meminta pimpinan Komisi III agar mendorong MA segera membentuk dan memiliki kamar khusus pajak yang diisi para hakim yang tak saja berlatar belakang hukum semata. Tapi, memiliki belakang keuangan atau pajak. Dia yakin dengan adanya kamar khusus pajak, peran MA dalam menyelamatkan uang negara akan lebih optimal.

“Komisi III dapat mendorong segera terbentuknya kamar khusus pajak ini. Saya yakin dengan dibuatnya kamar khusus pajak dapat mendorong optimalisasi penerimaan negara dengan adanya kesatuan putusan,” imbuhnya.

Sementara Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto merespons permintaan Stevano. Menurutnya kamar pajak dalam taraf untuk satu atap bakal direalisasikan antara Desember 2026 atau Januari 2027. Dengan demikian nantinya pengadilan pajak bakal berada dalam satu atap di bawah naungan MA.

Dia menambahkan keberadaan atau pembentukan kamar khusus pajak di MA dilakukan setelah sudah ada kesiapan para hakim agung khusus pajak setelah melalui proses penyeleksian.

“Pastinya apa yang disampaikan bahwa MA akan membentuk kamar pajak setelah hakim-hakim pajak termasuk yang diusulkan untuk menjadi hakim agung  pajak setelah diloloskan para yang mulia untuk menjadi hakim agung,” tutupnya.

Dia menambahkan keberadaan atau pembentukan kamar khusus pajak di MA dilakukan setelah sudah ada kesiapan para hakim agung khusus pajak setelah melalui proses penyeleksian.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info