Ketiadaan kamar pajak pada tubuh Mahkamah Agung menjadi pemicu agar dapat segera membentuk kamar pajak. Padahal Mahkamah Agung (MA) sudah menyumbang Rp15 triliun dan AS$85 juta ke negara melalui putusan pajak yang memenangkan pemerintah. Karenanya MA mesti segera membentuk kamar peradilan khusus pajak.
Demikian disampaikan anggota Komisi III Stevano Rizky Adranacus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (13/3/2025).
“Kita juga harus bisa objektif melihat kondisi Hakim Pajak kita. Saat ini di MA tidak memiliki kamar khusus terkait pajak,” ujar Stevano.
Dia yakin pembentukan kamar peradilan khusus pajak dapat mengoptimalkan peran MA dalam membantu keuangan negara (TUN). Fakta di lapangan penanganan sengketa pajak berada di bawah kamar tata usaha negara. Menurutnya saat ini hanya terdapat 7 hakim TUN dengan hanya 1 atau 2 orang yang memiliki latar belakang keuangan dan pajak.
Baca juga:
- Kedudukan dan Posisi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman
- Putusan MK Mandatkan Pengadilan Pajak Secara Penuh Berada Di Bawah MA
Sementara dari 8.000 sengketa TUN, 7.200 di antaranya terkait persoalan Pajak. Makanya menjadi wajar menurut Stevano bila masih terdapat banyak disparitas putusan atas permasalahan yang sama dalam sengketa pajak. Alhasil tidak terdapat kepastian hukum.
“Contoh sengketa yang signifikan adalah kasus PPN PGN dengan nilai sengketa sekitar Rp6 triliun. Kasusnya sama, sebagian menang DJP (Direktorat Jenderal Pajak, red) sebagian kalah DJP,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menerangkan, alasan penting lainnya membentuk kamar khusus pajak di MA. Baginya, pembentukan peradilan khusus pajak memiliki semangat yang sama dengan Presiden Prabowo Subianto dalam mencari pemasukan negara guna melaksanakan program-program untuk rakyat.
Di sisi lain, Wakil Rakyat dari Dapil NTT II itu mengapresiasi kerja MA pada 2024 yang sudah menyumbangkan Rp15 triliun dan AS$85 juta ke negara melalui putusan pajak yang memenangkan pemerintah.
Dia mengamini kerja MA melalui berbagai putusan pengadilan pajak dengan menyumbang sekian triliunan rupiah dan dalam bentuk dollar. Namun jika diteliti lebih lanjut, dari 7.200 sengketa pajak, pemerintah hanya memenangkan 4 persen atau 288 putusan. Sedangkan, sisanya 6.912 putusan dimenangkan oleh swasta.
Terhadap berbagai data yang disodorkan tersebut, Stevano meminta pimpinan Komisi III agar mendorong MA segera membentuk dan memiliki kamar khusus pajak yang diisi para hakim yang tak saja berlatar belakang hukum semata. Tapi, memiliki belakang keuangan atau pajak. Dia yakin dengan adanya kamar khusus pajak, peran MA dalam menyelamatkan uang negara akan lebih optimal.
“Komisi III dapat mendorong segera terbentuknya kamar khusus pajak ini. Saya yakin dengan dibuatnya kamar khusus pajak dapat mendorong optimalisasi penerimaan negara dengan adanya kesatuan putusan,” imbuhnya.
Sementara Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto merespons permintaan Stevano. Menurutnya kamar pajak dalam taraf untuk satu atap bakal direalisasikan antara Desember 2026 atau Januari 2027. Dengan demikian nantinya pengadilan pajak bakal berada dalam satu atap di bawah naungan MA.
Dia menambahkan keberadaan atau pembentukan kamar khusus pajak di MA dilakukan setelah sudah ada kesiapan para hakim agung khusus pajak setelah melalui proses penyeleksian.
“Pastinya apa yang disampaikan bahwa MA akan membentuk kamar pajak setelah hakim-hakim pajak termasuk yang diusulkan untuk menjadi hakim agung pajak setelah diloloskan para yang mulia untuk menjadi hakim agung,” tutupnya.
Dia menambahkan keberadaan atau pembentukan kamar khusus pajak di MA dilakukan setelah sudah ada kesiapan para hakim agung khusus pajak setelah melalui proses penyeleksian.
















