Legislator Nilai Akuisisi BTN Ancam Pengangguran Massal
Legislator Nilai Akuisisi BTN Ancam Pengangguran Massal

Legislator Nilai Akuisisi BTN Ancam Pengangguran Massal

IPW menyatakan adalah suatu kekeliruan bila ada yang menilai bahwa akuisisi diperlukan karena BTN memiliki keterbatasan dalam menyalurkan KPR.

Oleh:
YOZ/ANT
Bacaan 2 Menit
Foto: SGP
Foto: SGP
Rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara (BTN) oleh PT Bank Mandiri terus menuai reaksi dari sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh. Menurutnya, rencana akuisisi BTN oleh Mandiri berpotensi melahirkan pengangguran baru secara masif.

“Terdapat ribuan karyawan BTN se-Indonesia yang berpotensi menganggur jika akuisisi ini dilakukan. Hal ini tidak sejalan dengan visi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang justru mengurangi angka pengangguran,” katanya dalam siaran pers yang diterima hukumonline, Rabu (23/4).

Poempida mengingatkan Meneg BUMN, Dahlan Iskan untuk tidak gegabah didalam membuat satu kebijakan. Menurutnya, ada aturan main yang harus diperhatikan dalam membuat kebijakan dengan memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut, termasuk nasib ribuan karyawan yang harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya.

Poempida mengatakan, Dahlan seharusnya bisa belajar dari permasalahan pekerja outsourcing di sejumlah perusahaan BUMN yang sampai sekarang belum ada solusi, di mana ratusan ribu pekerja outsourcing di-PHK.

Padahal, kata Poempida, Komisi IX DPR sudah berkali-kali mengingatkan agar Dahlan mematuhi dan menjalankan kesepakatan bersama. Namun, faktanya pemerintah mengabaikan kesepakatan bersama dengan membuat aturan sendiri.

“Saya menilai, Dahlan Iskan bukanlah sosok pejabat public yang bisa dipercaya untuk mengemban amanah mengingat permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan BUMN saja tidak diselesaikan, ditambah rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri yang berpotensi melahirkan pengangguran masal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Poempida mencurigai ada agenda politik dibalik rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri yang dilakukan Dahlan Iskan.

“Sebentar lagi akan digelar Pilpres. Jangan-jangan Dahlan Iskan cari modal untuk kampanye Pilpres Juli mendatang. Ini bisa saja terjadi, mengingat ambisi dia untuk mencalonkan diri dalam bursa capres-cawapres pada pilpres mendatang besar,” katanya.

LSM Indonesia Property Watch menyatakan adalah suatu kekeliruan bila ada yang menilai bahwa akuisisi diperlukan karena BTN memiliki keterbatasan dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR).

"Tudingan yang menyebutkan bahwa BTN masih terbatas dalam menyalurkan kredit mungkin salah alamat," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, permasalahan dalam KPR yang masih kerap menjadi hambatan di Indonesia justru bukan di BTN, melainkan sistem perumahan yang masih belum baik. Ia mengingatkan bahwa BTN akan mengikuti pasokan rumah murah yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah khususnya Kementerian Perumahan Rakyat.

"Bank BTN hanya sebagai penyalur kredit perumahan. Semakin banyak pasokan rumah, semakin banyak KPR yang dikucurkan, begitu juga sebaliknya," kata Ali Tranghanda.

Ia menegaskan agar posisi BTN sebagai bank yang khusus menyalurkan kredit perumahan rakyat dengan pangsa pasar lebih dari 90 persen seharusnya tidak diganggu dengan rencana akuisisi yang malah akan melemahkan posisi pasarnya.

Selain itu, lanjutnya, dengan akuisisi tersebut maka portofolio sesama bank BUMN pun menjadi tidak jelas, karena semua bank BUMN relatif mempunyai pangsa pasar yang sama.

"Akan lebih baik bila masing-masing bank BUMN dapat berkonsentrasi sesuai porsinya masing-masing," katanya.

Ia juga mengemukakan, alasan untuk memperbesar permodalan BTN pun dirasakan sebagai alasan yang tidak masuk akal, malah cenderung mengakali BTN. Ali mengusulkan bila hanya untuk memperbesar permodalan BTN, tidak harus dengan akusisi oleh Bank Mandiri.

"Saat ini saja dana FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk penyaluran program rumah murah Rp7 triliun masih terdapat anggaran yang berlebih yang belum habis yang dapat disalurkan oleh BTN," katanya.
Tags:

Berita Terkait