Ketidakjelasan mekanisme pengawasan yudisial (judicial scrutiny) dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi salah satu faktor penghambat bagi perlindungan anak sebagai pelaku maupun korban tindak pidana. Dalam praktiknya, hak-hak anak seringkali hanya diakui di atas kertas tanpa jaminan implementasi yang nyata.
Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati berpandangan, lemahnya judicial scrutiny menciptakan ruang ketidakadilan yang sistematis. Dia menerangkan, anak yang menjadi pelaku tindak pidana dihadapkan pada keterbatasan praperadilan dengan hanya bisa diajukan dengan menggunakan advokat.
Padahal proses tersebut seharusnya menjadi pintu masuk kontrol yudisial. Riset ICJR menunjukkan, sebanyak 96 persen permohonan praperadilan membutuhkan pengajuan lewat advokat. “Artinya, bagi korban atau keluarga yang tidak punya akses ke pengacara, mekanisme ini praktis tidak bisa digunakan,” kata Maidina dalam Seminar Nasional di Universitas Brawijaya, Kamis (28/8/2025).
Baca juga:
- Penyidikan Didorong Lebih Transparan, KUHAP Baru jadi Momentum Perubahan
- Modernisasi Sistem Hukum Mendesak di Era Perubahan Sosial dan Teknologi
- Satu Dekade PERSADA UB, Hilirisasi Riset Hukum Pidana untuk Kebijakan dan Keadilan
- Jaksa Agung: Pembaruan Hukum Acara Pidana Perlu Berlandaskan Enam Asas
Bagi anak yang menjadi korban menurut Maidina juga menghadapi hambatan yang lebih kompleks. Mulai dari laporan yang ditolak kepolisian hingga ketiadaan hukum bagi aparat yang melanggar membuat perlindungan anak sulit terwujud. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP memang ada pengakuan hak korban secara lebih luas.
“Tapi pertanyaan mendasarnya, siapa yang wajib memenuhinya dan apa akibatnya kalau hak itu tidak dipenuhi? Semua itu tidak dijawab,” tegasnya.
Menurut Maidina, judicial scrutiny semestinya bisa memberi jaminan terhadap setiap pelanggaran prosedur berdampak nyata terhadap perkara. Apabila anak sebagai pelaku diperiksa tanpa pendampingan, maka keterangan yang diberikan seharusnya tidak sah untuk digunakan dalam pengadilan.
















