“Menyamakan platform digital dengan penyiaran menjadi tidak produktif,” imbuhnya.
UGC menjadi perantara atau hosting provider, medium publik untuk mengunggah konten tanpa kurasi dan verifikasi memadai. Hal ini terkait Safe Harbour Policy dimana platform digital tidak bertanggungjawab atas konten yang diunggah penggunanya kecuali ada konten yang melanggar hukum dan tidak di take down.
“Ini yang membuat platform digital berkembang pesat,” timpalnya.
Prinsip equal playing field menurut Prof Ramli harus digunakan secara proporsional. Tren global saat ini media penyiaran konvensional sudah menggunakan multi platform. Model perpajakan juga dikenakan secara setara. Penting juga diatur kode etik untuk platform digital selain masing-masing UU yang mengaturnya.
Tanpa kode etik, setiap pelanggaran dalam platform digital akan berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), dan lainnya.
“Ke depan harus diatur kode etik itu tapi berbeda dengan kode etik lembaga penyiaran,” usulnya.
RUU Penyiaran menurut Prof Ramli perlu mengatur insentif dari pemerintah untuk konten berkualitas. Selama ini insentif yang diberikan kepada pembuat konten adalah platform digital dan penghasilan lembaga penyiaran berasal dari iklan. Dukungan berupa insentif dari pemerintah untuk platform digital dan lembaga penyiaran yang mengutamakan etika sehingga menghasilkan konten berkualitas sangat diperlukan.
Regulasi platform digital dan lembaga penyiaran tidak bisa diperlakukan sama. Prof Ramli menegaskan lembaga penyiaran harus memberi perlindungan regulasi untuk pelaksanaan multi platform. Perkembangan teknologi digital membuat audiens tak lagi pasif tapi aktif misal memberikan like, membagikan konten dan membuat konten sendiri. Tv bisa mengetahui rating program acara secara digital.
Ada tantangan
Kendati demikian Prof Ramli mengingatkan ada tantangan yang perlu diantisipasi dalam menggunakan platform digital seperti perlindungan anak dari paparan konten berbahaya. Algoritma platform cenderung mempromosikan konten bersifat clickbait. Untuk dapat bertahan, lembaga penyiaran perlu mengadopsi perkembangan bisnis. Misalnya, jangan ketergantungan dengan iklan konvensional, perlu merancang strategi lain seperti membuat konten premium dan konten berbayar.
Prof Ramli mengusulkan pengaturan penyiaran dan platform digital diatur dalam UU yang terpisah. Jika keduanya diatur dalam UU yang sama berpotensi menimbulkan konflik tinggi karena membatasi rigid penyiaran tapi sebaliknya untuk platform digital diberi kebebasan besar.
