“Platform digital harus diatur UU Tersendiri,” usulnya.
Pada kesempatan yang sama, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, Ignatius Haryanto Djoewanto mengatakan perkembangan teknologi digital tidak terhindarkan. Regulasi yang ada belum lengkap mengatur platform digital. Industri penyiaran mengeluh industrinya surut, pendapatan dari iklan konvensional merosot dan iklan digital berkembang pesat. Sayangnya, industri penyiaran lambat dalam menghadapi perkembangan digital.
“Ranah dunia penyiaran dan platform digital berbeda baik teknologi dan pengaturannya. Pengaturan platform digital perlu UU sendiri, beda dengan UU Penyiaran,” urai Ignatius.
Jika mau dibentuk UU khusus platform digital, perlu dibentuk semacam komisi mengawasi konten yang beredar. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang selama ini berlaku untuk lembaga penyiaran bisa dimodifikasi untuk platform digital. Platform harus memberikan transparansi terkait algoritma.
