Lembaga Pers Mahasiswa ManifesT Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) meluncurkan buku mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) berjudul “Hukum Hak Asasi Manusia: Dimensi Pemikiran, Perkembangan, dan Permasalahan”, Selasa (21/11/2013) pekan lalu. Peluncuran buku tersebut disambut baik oleh Dekan FH UB, Dr. Aan Eko Widiarto.
Dia mengatakan, pemikiran intelektual mahasiswa penting untuk diwujudkan dalam bentuk karya tulis sehingga dapat dibagikan kepada masyarakat luas. Melalui karya buku yang ditulis oleh Tim LPM ManifesT, Dekanat beserta jajaran mengapresiasi karya mahasiswa tersebut. Harapannya, karya buku tulis tersebut dapat menginspirasi mahasiswa FH UB lainnya.
“Pemikiran tentang hak asasi manusia memang harus dirupakan dalam karya monumental, sehingga nantinya dapat tersalurkan kepada seluruh generasi muda dan masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Aan menilai, melalui buku yang ditulis nantinya, diharapkan dapat dibaca dan dikaji sehingga dapat memperkaya khazanah intelektual untuk pemenuhan, promosi, dan perlindungan hak asasi manusia. Dia berharap program ini dapat menjadi teladan dan contoh bagi mahasiswa lainnya. Dalam kesempatan yang sama turut dilakukan kegiatan bedah buku yang dihadiri oleh sederet narasumber mulai dari Komisioner Komnas HAM, tenaga ahli LPSK, hingga dosen pengajar HAM di FH UB.
Baca juga:
- FH Universitas Brawijaya Kolaborasi lewat Hukumonline University Solution
- Seminar Internasional FH Universitas Brawijaya Libatkan 6 Fakultas Hukum Luar Negeri
Buku tersebut ditulis oleh mahasiswa FH UB yang tergabung dalam keanggotaan LPM ManifesT, diantaranya: Endrianto Bayu Setiawan (2020), Muhammad Farzha Putra (2021), Marvella Nursyah Putri (2021), Ashaabul Kahfi Ly Aby (2021), Miranda Lailatul Fitria (2021), dan Theresa Zefanya Nendrasari (2020).
Koordinator Tim Penulis sekaligus Pimpinan Redaksi LPM ManifesT, Endrianto Bayu Setiawan, mengatakan tujuan menulis buku tersebut adalah dalam rangka menyebarluaskan pemikiran dan gagasan mengenai permasalahan hak asasi manusia. Menurutnya, saat ini kehidupan bernegara dan bermasyarakat sedang dihadapkan pada krisis pengakuan, perlindungan, penghormatan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.