"Tanpa protokol kesehatan yang ketat, upaya pemangkasan cuti bersama akhir tahun akan sia-sia. Intinya jangan sampai terjadi kerumunan massa saat liburan akhir tahun yang berpotensi menciptakan klaster penularan baru Covid-19," kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangan tertulisnya.
Menurut dia, pemerintah sudah berupaya menerapkan langkah hati-hati menjelang libur panjang akhir tahun, dalam bentuk pengurangan jumlah hari libur menjelang pergantian tahun ini.
Rerie menilai upaya pengurangan hari libur tidak akan signifikan menekan penyebaran Covid-19 apabila para pemangku kepentingan tidak bisa mengendalikan pergerakan massa sehingga tercipta kerumunan di sejumlah tempat.
"Jadi meskipun durasi liburan dikurangi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat wajib mengendalikan pergerakan massa," ujarnya.
Menurut dia, dari sisi pemerintah harus ketat memberlakukan aturan pengendalian yang ada sehingga tidak terjadi kerumunan. Sementara itu, dari sisi masyarakat, harus disiplin memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan saat menikmati hari liburan.
"Karena pada Desember 2020 ini kerawanan terjadinya kerumunan bukan hanya terjadi pada liburan akhir tahun. Pada 9 Desember 2020, saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 270 kabupaten dan kota juga berpotensi terjadi kerumunan di tempat-tempat pemungutan suara," katanya.
Politikus Partai NasDem itu mengatakan upaya pencegahan terjadinya kerumunan harus benar-benar direncanakan dan diterapkan secara baik dan terukur pada Desember 2020, mengingat potensi terjadinya kerumunan massa cukup besar.
Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan proses pengelolaan logistik Pilkada Serentak 2020 mulai dari produksi hingga distribusi sudah sesuai protokol kesehatan. Anggota KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan, semua proses pengelolaan tersebut sudah dikoordinasikan dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti Bawaslu, TNI/Polri, dan Satgas Penanganan Covid-19.
“KPU berharap masyarakat pemilih tidak perlu khawatir untuk datang ke TPS, karena semua pengelolaan logistik yang dipakai dalam pemungutan suara di TPS sudah sesuai prokes,” tutur Dewa, Rabu (25/11) lalu.