Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertekstilan terus berjalan. Badan legislasi (Baleg) DPR mengundang ekonom, Ichsanuddin Noorsy, untuk mendapat masukan. Mantan anggota DPR periode 1997-1999 itu menyodorkan sedikitnya 5 afirmasi kebijakan untuk RUU Pertekstilan. Pertama, menstrukturkan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), teknologi seperti fisika dan moneter, distribusi, logistik, dan konsumsi.
“Jadi UU Pertekstilan yang harus kita bangun dalam rangka re-industrialisasi tekstil,” kata Ichsanuddin dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Baleg DPR, Kamis (4/9/2025).
Kedua, penguasaan pasar domestik, pembatasan impor legal dan ilegal. Catatan pentingnya, para pejabat harus berhenti memperkaya diri sendiri. Ketiga, penegakan hukum, dari pengalamannya berkarir di sektor pelabuhan antara lain mantan komisaris PT Pelindo, Ichsanuddin mengatakan pelabuhan rawan sekalipun sudah menggunakan sistem tata kelola satu pintu. Keempat, pendidikan dan pelatihan. Kelima, digitalisasi.
Ichsanuddin menyebut bersama rekannya melakukan riset pengganti kapas. Dengan dana minim riset itu sudah berjalan. Dia mengklaim China sudah siap membeli riset itu dan membeli ratusan hektar lahan untuk memproduksi pengganti kapas. Hal ini menunjukan pentingnya dukungan dari pemerintah seperti lahan, bahan untuk bisa memproduksi serat pengganti kapas. Dengan dukungan pemerintah, riset itu berpotensi memposisikan Indonesia menjadi mandiri setidaknya untuk memproduksi serat alami.
Baca juga:
- RUU Pertekstilan Atur Insentif Bagi Pelaku Usaha
- Butuh Kepastian Hukum, RUU Pertekstilan Harus Atur Berbagai Instrumen Ekosistem Industri Tekstil
Dalam hal pemintalan, dibutuhkan pembiayaan dari bank dan pemerintah perlu memberi subsidi bunga untuk industri dari hulu ke hilir. Di era orde baru subsidi bunga itu diberikan sehingga industri tekstil di Indonesia kuat, menjadi pemasok kedua terbesar dalam ekspor setelah sektor energi.
Ichsanuddin menegaskan yang diperlukan bukan badan pertekstilan sebagaimana disebut dalam RUU Pertekstilan, tapi afirmasi kebijakan dari pemerintah dan kokoh dijalankan tanpa dikorupsi. Hal ini membutuhkan pengawasan yang ketat sehingga re-industrialisasi bisa berjalan mulai dari pemintalan, pertenunan, perajutan, finishing, pakaian jadi, masuk ke garmen, didistribusikan dan lainnya.
















