Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Prof Harkristuti Harkrisnowo menegaskan pengakuan living law atau hukum yang hidup di masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional tidak dapat diterapkan secara bebas dan tanpa batas.
Konsep living law sendiri berangkat dari tradisi dan kearifan lokal Indonesia yang memiliki pendekatan berbeda dengan hukum pidana barat. Nilai-nilai penyelesaian konflik, pengembalian keseimbangan, serta harmonisasi sosial menjadi karakter utama hukum yang hidup di tengah masyarakat adat.
“Kalau Anda cari luar negeri buku-buku tentang punishment and sentencing, memang nggak ditemukan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik, pengembalian keseimbangan, dan lain-lainnya,” ujarnya dalam Sosialisasi KUHP Nasional di Kementerian Hukum, Senin (26/1/2026).
Baca juga:
- Begini Prosedur dan Syarat APH Melakukan Penahanan dalam KUHAP Baru
- Tindak Pidana Korporasi Hingga Living Law Dibahas dalam Sosialisasi KUHP Nasional di Kemenkum RI
Meski demikian, pengakuan living law bukan berarti negara membuka ruang kriminalisasi berdasarkan norma adat yang abstrak. Keberadaan living law justru dipertahankan karena memiliki dasar konstitusi yang tegas dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945.
“Bahwa negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Tapi ada catatannya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara,” jelasnya.
Lebih lanjut Prof Tuti sapaan akrabnya menjelaskan, keberadaan masyarakat hukum adat dan living law tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh pemerintah daerah. Penetapan tersebut harus mengacu pada mekanisme dan ketetapan yang sah agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
















