Lokasi dan 7 Daftar Tuntutan Aksi Ojol di Hari Perhubungan Nasional
Terbaru

Lokasi dan 7 Daftar Tuntutan Aksi Ojol di Hari Perhubungan Nasional

Mulai dari tuntutan rancangan undang-undang transportasi online hingga desakan pencopotan menteri perhubungan.

Willa Wahyuni
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi. Foto: HFW
Ilustrasi. Foto: HFW

Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia, hari ini bakal menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (17/9/2025). Hal ini juga bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional. Aliansi mahasiswa dan komunitas ojek online akan turut bergabung dalam aksi tersebut.

Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia Raden Igun Wicaksono memperkirakan massa aksi akan berjumlah sekitar 2.000 orang dan sebagai bentuk solidaritas. Aksi direncanakan akan digelar di kawasan Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, hingga kawasan DPR. Setidaknya terdapat tujuh tuntutan yang akan disampaikan, salah satunya adalah desakan untuk mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

“Massa konvoi 100-200 dan massa aksi 2000-an ojol. Kita akan mulai dari Istana Presiden dan Kemenhub, terakhir di DPR jam 12-13,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman Antara, Selasa (16/9/2025) kemarin.

Baca juga:

Menurut Igun, Menteri Perhubungan lebih memilih mendukung perusahaan aplikasi transportasi online dan menjadi juru bicara aplikator untuk menolak aspirasi pengemudi ojo. Asosiasinya menilai telah terjadi “vendor driven policy”, yang mana kebijakan menteri perhubungan telah dikendalikan oleh perusahaan aplikasi transportasi online.

Adapun dalam aksi hari ini, terdapat tujuh tuntutan yang dikemukakan.

  1.  Mendesak rancangan undang-undang transportasi online untuk masuk pada Prolegnas 2025-2026.
  2. Asosiasi menuntut potongan aplikator maksimal 10 persen.
  3. Meminta pemerintah membuat regulasi tarif antar barang dan makanan.
  4. Menuntut audit investigatif potongan 5 persen yang telah diambil oleh aplikator.
  5. Menghapus program seperti Aceng, Slot, Multi Order, Member Berbayar dan hal lainnya yang merugikan mitra pengemudi.
  6. Menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Perhubungan.
  7. Mendesak Kapolri mengusut tuntas tragedi  28 Agustus yang menewaskan pengemudi ojol, Affan Kurniawan.

Mengenai tuntutan regulasi, saat ini lingkungan kerja yang tidak pasti ini menuntut driver ojek online selalu waspada. Apalagi demi menjaga prestasi kinerja, para pengemudi ojek online dituntut untuk seminimal mungkin menolak pesanan yang masuk meskipun tugas tersebut nampak kurang  menguntungkan. Bahkan cenderung membahayakan. 

Kondisi itu menjadi alasan pentingnya perlindungan hukum dan  jaminan kesehatan terhadap pengemudi ojek online yang mengalami musibah  kecelakaan maupun pembegalan pada saat bekerja.

Pada aksi hari ini, sebanyak 6.118 personel gabungan akan dikerahkan untuk mengawal aksi. Pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif, tanpa melibatkan senjata api. Pihak kepolisian juga menghimbau agar seluruh peserta aksi menjaga ketertiban.

Masyarakat dihimbau untuk menghindari sejumlah lokasi yang akan menjadi titik aksi agar tidak terjebak dalam kemacetan. Sejumlah pengemudi ojek online akan melakukan off bid, sehingga masyarakat dapat mencari alternatif moda transportasi lain sembari memperhatikan kondisi lalu lintas.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info