Dia maksudkan, semua permohonan bantuan warga ditujukan lebih dulu ke NU. Setelah ada jawaban, maka LPBH NU akan mendapat disposisi guna menangani permohonan warga. “Kerap mereka langsung ke LPBH NU,” tambah Andi.
Warga yang mendatangi LPBH NU, tetap akan diterima, lanjut Andi. Menjadi tugas LPBH NU memberi penjelasan pada pengurus NU. Setelah ada disposisi, maka penanganan laporan mulai dijalankan.
Agar makin mudah nahdliyin dan warga lain mengakses bantuan hukum, beberapa hari setelah wawancara, PP LPBH NU meluncurkan program ‘Klinik Hukum Keliling’. Tujuan program ini sederhana. Dua kali dalam sepekan, klinik ini berkeliling daerah tertentu untuk menjaring keluhan warga tak mampu. Sekali berkeliling, minimal ditargetkan 15 keluhan dilayani klinik dan dimulai dari Jakarta Utara. “Karena banyak orang miskin di wilayah Jakarta Utara,” sambungnya.
Target lain dari program ini juga ditancapkan. Yaitu mencerdaskan warga dengan melahirkan paralegal. Andi mematok, dalam tiga bulan operasi keliling, tercetak minimal lima paralegal. Begitu selanjutnya dalam triwulan selanjutnya.
Pengacara Kondang
Menariknya, menurut Andi, PP LPBH NU pernah dipimpin pengacara kondang. Sekalipun PP LPBH NU berdiri belum lama ketimbang lembaga bantuan hukum NU di daerah. Seperti NU di Jawa Timur sudah berdiri 30 tahun lalu, begitu juga di Jawa Tengah.
Tercatat, nama mantan Wakil Ketua KPK, Chandra M Hamzah menjadi pengurus PP LPBH NU. Kemudian Indra Sahnun Lubis, juga disebut Andi pernah menjadi pengurus organisasi ini. Lalu, anggota Komisi III dari F-PPP, Ahmad Yani.
Sedangkan kepengurusan sekarang ini, Andi ditemani Imam Anshori Saleh sebagai wakil ketua. Imam kini menjabat sebagai komisioner Komisi Yudisial. Lalu, pengacara mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, Ahmad Rifai dipercaya sebagai sekretaris PP LPBH NU.