LPS akan Terapkan Sistem Premi Diferensial
Berita

LPS akan Terapkan Sistem Premi Diferensial

Premi yang akan dikenakan kepada perbankan sebesar 0,15 persen hingga 0,35 persen.

FNH
Bacaan 2 Menit
Direktur Penjaminan dan Manajemen Resiko Salusta Satria (kiri), Direktur Keuangan Mirza Mochtar (tengah), dan Ekonom LPS M Doddy Ariefianto. Foto: SGP
Direktur Penjaminan dan Manajemen Resiko Salusta Satria (kiri), Direktur Keuangan Mirza Mochtar (tengah), dan Ekonom LPS M Doddy Ariefianto. Foto: SGP

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama dengan lembaga terkait tengah menyiapkan draft peraturan tentang Sistim Premi Diferensial (SPD). Regulasi ini rencananya dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

SPD adalah sistim penerapan premi terhadap perbankan yang disesuaikan dengan kemampuan bank dan kondisi ekonomi Indonesia. Direktur Penjaminan dan Manajemen Risiko LPS, Salusra Satria, mengatakan sistem ini akan membawa manfaat yang besar bagi sektor perbankan. Saat ini, diakui oleh Salusra pihaknya akan menyusun naskah akademis final terkait SPD untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Nanti kita bersama Kemenkeu akan menyusun draft PP dan tentunya juga berkonsultasi dengan DPR,” kata Salusra saat media gathering bersama media di Jakarta, Selasa (16/7).

Adapun manfaat yang akan diperoleh melalui penerapan sistem adalah mengurangi risiko masalah keuangan, mengurangi risiko kegagalan, membantu meningkatkan kesehatan bank, bank akan diberikan insentif serta akan meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan kinerja saham perbankan. Untuk itu, Salusra mengatakan LPS membutuhkan dukungan dari regulator, asosiasi perbankan dan industri perbankan.

Bukan hanya dukungan, keberhasilan SPD juga membutuhkan masukan yang konstruktif dari industri perbankan terhadap naskah akademis SPD dan sistem informasi dan pelaporan yang akurat dan tepat waktu. Lebih lanjut Salusra menjelaskan penerapan SPD ini akan menggunakan beberapa prinsip yakni akurat, simpel, fleksibel, memberi insentif, adil serta objektif.

Sebagai persiapan awal, LPS sudah melakukan beberapa langkah salah satunya sosialisasi dengan pihak bank. Sosialisasi dilakukan dengan mengirimkan Academic Consultative Paper kepada Bank Indonesia (BI), Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Asosiasi Perbankan pada 14 Februari lalu, sosialisasi lima bank besar pada 25 Februari, dan seluruh bank pada 15 Maret 2013. Sementara pada Maret sampai April 2013 lalu, LPS telah melakukan diskusi dengan BI, Kemenkeu dan OJK.

Melalui sosialisasi yang sudah dilakukan oleh LPS, Salusra mengatakan perbankan cukup antusias terhadap usulan SPD karena tujuan penerapan adalah memberikan insentif bagi bank dalam memperbaiki kinerjanya. Beberapa masukan terhadap usulan SPD. Beberapa masukan terhadap usulan SPD ini antara lain perlunya keselarasan dalam sistem premi diferensial dengan kebijakan yang telah dibuat oleh otoritas pengawasan. Selain itu, perlu dibuat sanksi yang jelas terhadap bank yang menggunakan SPD sebagai alat promosi.

“Masukan juga terkait pola penerapan SPD yang memperhitungkan kondisi ekonomi sehingga tidak memberatkan bank pada saat kondisi ekonomi memburuk, dan juga perlu diperhatikan karakteristik bank dalam industri perbankan kita karena variasi yang cukup besar. Dan yang penting, kesiapan infrastruktur guna berlanjar lancarnya sistem ini,” jelasnya.

LPS berjanji akan mensosialisasikan PP, membuat peraturan teknis, dan membuat simulasi serta uji coba SPD. Pada 2014 mendatang LPS mulai menghitung dan memeriksa penerapan SPD dan 2015 diharapkan bisa segera diterapkan. “Premi yang dapat dikenakan kepada Perbankan adalah sebesar 0,15 persen- 0,35 persen,” pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info