Menurutnya, usulan melarang kasasi terhadap vonis bebas disertai sanksi pidana jika hakim (agung) membatalkan putusan bebas itu sesuatu yang berlebihan. “Kalau sekarang misalnya DPR mengusulkan ketika hakim memutus dengan membatalkan putusan bebas itu, hakim diancam hukuman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar, apakah tidak luar biasa itu”.
Ketentuan itu, kata Djoko, sudah mengurangi kemandirian/independensi hakim. “Rusak negara ini kalau kita ingin menuju demokrasi yang baik karena hakim harus independen. MA sangat menentang RUU MA itu karena mahkotanya hakim adalah independensi dan itu universal, kalau saya harus memperjuangkan menolak RUU ini sampai titik darah penghabisan dengan cara macam-macamlah,” katanya.
Wakil Ketua DPR Nasir Djamil menegaskan keinginan adanya ketentuan larangan pengajuan kasasi terhadap vonis bebas merupakan bagian konsistensi kepatuhan DPR terhadapa KUHAP.
“Keinginan itu adalah bagian dari kepatuhan kita terhadap KUHAP yang sekarang. Kalau nanti saat pembahasan masih beda pendapat yg tajam, bisa saja nantinya putusan-putusan bebas kasus apa saja yang tidak boleh dikasasi atau boleh dikasasi. Saya piker prosesnya sedamh berlangsung,” kata Djamil.
Sebelumnya, RUU MA selain memuat larangan kasasi terhadap vonis bebas, ada sejumlah ketentuan lain yang dinilai mengancam independensi hakim yaitu adanya sanksi pidana bagi hakim yang salah memutus perkara, ada kewenangan DPR untuk mengawasi putusan MA yang termuat dalam Pasal 94 RUU MA.
Larangan bagi hakim agung tingkat kasasi membuat putusan yang melanggar undang-undang, menimbulkan keonaran, kerusakan dan kerusuhan, membuat putusan yang tidak mungkin dilaksanakan karena bertentangan dengan kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, dan larangan mengubah secara sepihak SKB Ketua MA dan Ketua Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 97 RUU MA).
Selain itu, perdebatan boleh atau tidaknya jaksa kasasi terhadap vonis bebas juga termuat dalam draf revisi UU Kejaksaan. Dalam draf revisi UU kejaksaan ini tegas melarang jaksa mengajukan kasasi terhadap vonis bebas. Bila jaksa tetap melakukan itu, ada sanksi administratif dan sanksi pidana.
