Surat Ketua MA itu, lanjut Harifin, adalah surat biasa yang ditujukan kepada lingkungannya sendiri. Sifatnya merupakan petunjuk bagi Ketua PT yang bingung dengan banyaknya organisasi advokat yang mengaku sebagai wadah tunggal. Pihak lain memang tidak terikat dengan surat tersebut, tetapi pihak lain pun tidak dapat memaksakan kehendaknya terhadap lembaga peradilan, tulis Harifin dalam surat tanggapan kepada KAI tertanggal 18 Mei 2009 itu.
Surat untuk Peradi
Sedangkan untuk Peradi, MA hanya menjawab permintaan klarifikasi. Dalam suratnya, Harifin menceritakan kondisi yang dialami oleh para Ketua PT di daerah-daerah. Ketua PT didesak untuk mengambil sumpah advokat baru yang diajukan oleh KAI, bahkan ada yang diancam akan digugat, tulisnya dalam surat tanggapan kepada Peradi tertanggal 20 Mei 2009.
Di lain pihak, lanjut Harifin, Peradi keberatan dengan pengambilan sumpah tersebut. Bahkan ada Ketua PT yang digugat karena mengambil sumpah advokat yang diajukan oleh KAI.
MA juga tak akan menanggapi dalil-dalil pembenar tiga organisasi (Peradi, KAI, dan Peradin) yang menyatakan masing-masing merupakan organisasi tunggal advokat yang sah. Dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak akan ditanggapi oleh MA, kecuali ada suatu proses hukum yang diajukan kepadanya, tulis Harifin lagi.
Masih dalam surat itu, MA mengaku tidak dalam posisi untuk menyatakan suatu organisasi sah atau tidak, tanpa adanya suatu proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang disebut dalam surat saudara, tidak mengadili kasus yang dihadapi saat ini, sehingga belum pernah ada putusan pengadilan yang menyelesaikan kasus ini, sebut Harifin lagi di akhir suratnya.