Untuk itu Ahok meminta mahkamah menyatakan bahwa materi muatan UU Pilkada pasal 70 ayat (3) tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat dalam materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat opsional dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama. 

Menurut pemohon apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan turut serta dalam kampanye pemilihan kepala daerah.

Mendagri Persilakan Ahok Gugat Aturan Cuti

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo persilakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengajukan uji materi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur cuti bagi petahana yang maju pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

"Pak Ahok bersikeras mau mengadakan (mengajukan) 'judicial review' (uji materi), silakan, kami tidak berhak melarang," kata Tjahjo Kumolo di Kompleka Istana Kepresidenan Jakarta, awal Agustus lalu.

Menurut Tjahjo, itu merupakan hak setiap warga negara dan sebagai Mendagri, dirinya menghargai langkah yang diambil oleh Ahok tersebut. "Hanya saja, sebagai gubernur, sebagai kepala daerah jika ada yang mengatakan kurang pas, atau etikanya bagaimana terserah pribadi masing-masing," katanya.

Namun, lanjut Tjahjo, kepala daerah itu disumpah dalam jabatannya pada waktu pelantikan, salah satunya adalah menjalankan undang-undang yang berlaku. "Kepala daerah, pejabat, menteri kami punya aturan main, seharusnya menghargai dan menghormati itu (keputusan UU)," katanya.

Mahkamah Konstitusi bakal menggelar sidang perdana permohonan pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang dimohonkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama -yang akrab disapa Ahok, di Jakarta, Senin (22/8).