Mampukah UU Kesehatan jadi Solusi Penanganan Pandemi?
OPINI

Mampukah UU Kesehatan jadi Solusi Penanganan Pandemi?

Perlu pengaturan lebih lanjut yang berkaitan dengan pedoman dan persyaratan pembatasan hak asasi manusia dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit menular.

•Bacaan 6 Menit
DD
Penulis Opini

Kita perlu menyadari bahwa komitmen disertai tanggung jawab penuh oleh negara anggota dibutuhkan dalam menyukseskan pelaksanaan suatu perjanjian internasional. Dari kacamata hukum internasional, traktat merupakan suatu instrumen berbentuk perjanjian. Isinya disusun, disepakati, dan diratifikasi sebagai hukum yang mengikat negara sebagai subjek hukum yang meratifikasinya.

Sifat hukum internasional sebagai soft law atau tidak mengikat secara memaksa, kebermanfaatan traktat tetap ada jika negara anggota mampu dalam melaksanakan isinya. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa isi traktat bersifat executable atau dapat dilaksanakan.

Penyusunan perjanjian internasional harus memerhatikan kapasitas negara anggota yang menyusunnya dan kapasitas rata-rata negara atau subjek sasaran dalam melaksanakan objek atau isinya. Ini adalah syarat agar dapat dilaksanakan. Rendahnya kapasitas negara dalam mengeksekusi suatu perjanjian internasional kerap disebabkan faktor kesenjangan ekonomi, sosial, politik, dan penguasaan teknologi berbagai negara di dunia. United Nations Development Program sendiri telah menyerukan negara anggota PBB untuk melakukan kerja sama dalam pembangunan kapasitas.

Pembangunan kapasitas dalam pencegahan wabah penyakit menular dapat berupa bantuan finansial, transfer teknologi, transfer sumber daya, kerja sama antarnegara (G to G) dan/atau negara dengan swasta (G to P) untuk membangun infrastruktur yang diperlukan. Program tersebut merupakan penjabaran lanjut dari Capaian Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan.

Tantangan ke depan dalam penyusunan Traktat Pandemi ialah mengharmonisasikan kerja sama pembangunan kapasitas yang diwarnai oleh perbedaan kepentingan negara maju dan berkembang. Kerja sama pembangunan kapasitas tersebut tidak hanya bersifat internasional namun juga transnasional. Ini karena upaya penanggulangan wabah bertumpu tidak hanya pada penguatan kapasitas serta kemampuan koordinasi di antara pemerintah pusat/negara atau lembaga internasional. Perlu juga penguatan di antara pemerintah, lembaga, dan otoritas daerah dalam suatu negara dengan pemerintah pusat, negara lain, hingga lembaga internasional. Butuh political will negara agar dapat beradaptasi terhadap tantangan perubahan yang dibutuhkan. Bentuknya dengan menjunjung tinggi HAM, transparansi, serta demokratisasi kebijakan kesehatan.

Dari kacamata hukum kesehatan, Traktat Pandemi sebagai instrumen hukum kesehatan internasional harus memenuhi prinsip hukum. Wujudnya yaitu dilaksanakan dengan bertujuan pada pencapaian derajat kesehatan setinggi-tingginya secara inklusif, tanpa diskriminasi, dan menjunjung penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tantangan yang muncul—untuk penyelarasan pandangan dalam peran negara terhadap pencegahan dan penanggulangan wabah—antara lain perbedaan paradigma terhadap pelayanan kesehatan apakah sebagai jasa publik atau privat. Paradigma privat jelas dapat menimbulkan komersialisasi pelayanan kesehatan.

Perbedaan sistem pemerintahan antara demokrasi dan otoriter dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Misalnya seperti pelanggaran hak privasi, hak tubuh, hak menentukan nasib sendiri masyarakat, kesewenang-wenangan, serta memicu munculnya stratifikasi dalam masyarakat. Kondisi ini memungkinkan terjadinya diskriminasi sosial dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan.

uu kesehatanwabahpandemilayanan kesehatanhukum internasional
Djarot D.A. Andaru

Peneliti Center of Health Law and Policy Indonesia

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info