Mantan Kapolri Ini Akui Polri Sulit Direformasi dari Dalam
Terbaru

Mantan Kapolri Ini Akui Polri Sulit Direformasi dari Dalam

Polri tidak mungkin membenahi dirinya sendiri. Komite membutuhkan masukan dari berbagai elemen masyarakat.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Mantan Kapolri periode 2015-2016, Jenderal Purnawirawan Polisi Badrodin Haiti saat menjadi narasumber dalam diskusi dan penyampaian aspirasi bertema Reformasi Polri yang digelar Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Kamis (27/11/2025). Foto: Zoom
Mantan Kapolri periode 2015-2016, Jenderal Purnawirawan Polisi Badrodin Haiti saat menjadi narasumber dalam diskusi dan penyampaian aspirasi bertema Reformasi Polri yang digelar Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Kamis (27/11/2025). Foto: Zoom

Desakan masyarakat sipil mereformasi Polri mendorong Presiden Prabowo Subianto membentuk Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian yang beranggotakan 10 orang salah satunya mantan Kapolri periode 2015-2016, Jenderal Purnawirawan Polisi Badrodin Haiti. Pria yang sempat menyandang gelar lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) terbaik itu mengatakan tim diberi waktu 3 bulan untuk menyusun dan menyodorkan rekomendasi perbaikan Polri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Badrodin mengajak seluruh elemen masyarakat memberikan saran dan masukan terhadap reformasi Polri. Masukan itu penting karena perspektif setiap orang dan kelompok terhadap pembenahan yang diperlukan untuk kemajuan Polri pasti saling berbeda. Intinya, institusi Polri diharapkan semakin baik di masa depan.

“Tidak mungkin polisi bisa baik dengan sendiri, mereformasi dari dalam itu sulit, kalau sudah di dalam sistem pasti larut dengan budaya sistem itu sendiri”, katanya dalam diskusi publik dan penyampaian aspirasi bertema Reformasi Polri yang digelar Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Kamis (27/11/2025).

Baca juga:

Reformasi Polri adalah bentuk kecintaan terhadap korps Tribrata itu. Polisi harus baik karena menangani banyak aspek dalam kehidupan masyarakat mulai dari ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Badrodin menyebut tim menerima masukan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terkait konflik umat beragama terjadi secara internal dan eksternal serta bagaimana penanganan yang dilakukan kepolisian.

Polisi dikeluhkan tak bertindak menangani konflik sehingga masyarakat yang menjalankan hak konstitusionalnya dalam beragama dirugikan. Hal ini jadi salah satu sebab urgensi reformasi Polri. Presiden Prabowo memberikan arahan yang direformasi tak sekedar Polri tapi juga lembaga penegak hukum lainnya. Perilaku polisi yang lambat, bermental koruptif dan KKN mencerminkan persoalan yang ada di masyarakat.

Reformasi Polri menjadi contoh pembenahan serupa untuk kementerian dan lembaga lain. Perlu dirumuskan bagaimana reformasi Polri ke depan menuju lebih baik misalnya di bidang pendidikan, pengawasan, kelembagaan dan instrumen terkait. Masalah kultur Polri yang disorot publik bisa jadi karena pendidikan yang berjalan selama ini masih kental milteristik.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info