"Uang yang diperoleh terdakwa dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Hendi dan Warsa harus diperhitungkan sebagai pengembalian pembayaran uang pengganti. Karena sudah dibayar maka tidak dibebankan uang pengganti kepada terdakwa. Pengembalian ini dimasukkan sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa," ujar Marsuddin.
Anggota majelis hakim I Made Hendra menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam pertimbangan putusan. Perbedaan yang diutarakan Made khusus terkait pasal yang harus dijerat ke terdakwa. Karena keempat hakim yang lain menilai terdakwa bersalah melanggar dakwaan subsidair, yakni Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, sedangkan Made menilai terdakwa melanggar dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Korupsi.
Hal ini dikarenakan, unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor tidak harus mempersyaratkan melanggar jabatan dan kewenangannya. Menurut Made, terdakwa selaku anggota DPRD tidak memiliki kewenangan secara langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemkab Kendal. Sebaliknya, sedangkan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor harus ada syarat penyalahgunaan jabatan dan kewenangan.
"Terdakwa adalah seorang anggota DPRD Semarang, bukan pejabat di Kabupaten Kendal, maka bukan pula orang yang punya kewenangan dan jabatan di Kabupaten Kendal. Maka pasal yang bisa dikenakan ke terdakwa adalah Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor," tutur Made.
Menurutnya, perbuatan melawan hukum terdakwa terbukti dengan cara memanfaatkan hubungan saudara kandung dengan Hendi sehingga bisa meminjam uang kas Pemkab Kendal. Tapi sayangnya, peminjaman tersebut tak pernah dikembalikan oleh terdakwa. "Terdakwa memanfaatkan kakak kandung terdakwa, Hendi Boedoro selaku Bupati Kendal," katanya.
Atas putusan ini, baik terdakwa maupun tim penasihat hukumnya sama-sama pikir-pikir, apakah akan mengajukan banding atau tidak. Hal senada juga diutarakan oleh tim penuntut umum KPK.
