Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya tindakan menyimpang oleh sejumlah ormas di Indonesia. Revisi UU Ormas tersebut dianggap penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan agar lebih ketat dan transparan.
“Kita lihat banyak ormas yang bertindak di luar batas. Mungkin perlu sistem pengawasan yang lebih kuat, termasuk soal pengelolaan dan audit keuangan,” ujar Tito dilansir dari Antara, Jum’at (25/4/2025).
Ia menekankan aspek pengawasan, terutama terkait transparansi finansial, menjadi hal yang krusial untuk ditinjau ulang. Menurutnya, ketidakjelasan dalam penggunaan dana oleh ormas bisa membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di level akar rumput.
Tito mengingatkan keberadaan ormas merupakan bagian dari demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun, kebebasan itu tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan seperti intimidasi, pemerasan, atau kekerasan.
“Kalau seandainya itu adalah kegiatan yang sistematis dan ada perintah dari ormasnya, maka secara organisasi bisa dikenakan pidana, korporasinya,” kata dia.
Mantan Kapolri itu menjelaskan UU Ormas yang lahir setelah reformasi 1998 memang menitikberatkan pada kebebasan sipil. Namun, dalam praktiknya, ada organisasi yang menyalahgunakan status tersebut untuk mengejar kepentingan kekuasaan dengan pendekatan koersif.
Meski begitu, Tito menegaskan proses revisi tetap harus melalui mekanisme legislasi yang melibatkan DPR RI sebagai pihak yang berwenang. “Dalam perjalanan, setiap undang-undang itu dinamis. Bisa saja dilakukan perubahan-perubahan sesuai situasi. Nantinya kalau ada usulan dari pemerintah, ya diserahkan ke DPR. DPR yang membahas dan memutuskan,” ujar dia.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh individu maupun organisasi. Sebagai contoh, Tito menyebut aksi pembakaran mobil polisi sebagai bentuk tindak pidana yang harus ditindak tegas.
“Kalau pidana ya otomatis harus ditindak. Proses pidana. Harus tegakkan hukum supaya stabilitas keamanan dijaga,” tegasnya.
Adapun isu premanisme yang berkedok ormas menjadi perhatian Komisi III DPR, mengingat belakangan ini terdapat dua kasus yang menyeret nama ormas. Pertama, pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno soal gangguan pembangunan pabrik BYD di Subang oleh ormas. Kedua, insiden pembakaran mobil polisi oleh empat anggota ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.
Terlepas dari itu, Tito menyatakan masih banyak ormas yang berperan positif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun demikian, ia juga mengakui terdapat sejumlah ormas yang menyalahgunakan kebebasan yang diberikan untuk melakukan tindakan intimidatif dan melanggar hukum.
"Ormas itu adalah bentuk dari demokrasi, sama seperti kebebasan menyampaikan pendapat dan kebebasan pers. Adapun tujuannya untuk mengakomodasi hak sipil seperti kebebasan berserikat dan berkumpul," lanjutnya.
Ia mencontohkan sejumlah ormas yang aktif dalam kegiatan sosial, pelestarian lingkungan, hingga ketahanan pangan. Bahkan, organisasi seperti Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) disebut Tito sebagai ormas yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Tito juga menyoroti keberadaan ormas-ormas yang bertindak di luar batas hukum dan berpotensi mengganggu keamanan. Ia menegaskan bahwa ormas tidak boleh dijadikan sarana untuk melakukan pemerasan terhadap masyarakat maupun pelaku usaha.
"Ada juga mungkin ormas yang berkumpul, lalu memeras masyarakat, memeras pengusaha, bahkan menggunakan cara-cara kekerasan. Itu harus ditindak, dipidana,” tegas dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap ormas yang menghambat aktivitas usaha masyarakat dan merusak iklim investasi di daerah.
Ia menekankan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membubarkan ormas yang menyimpang, seperti yang pernah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).
“Undang-undang Keormasan itu sudah kita buat dan kita tetapkan, termasuk di dalam pembentukannya dan pembubarannya, saya kira itu," ujar Aria Bima.
Ia juga meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk mengevaluasi ormas-ormas yang telah berbadan hukum, tetapi disalahgunakan sebagai alat kepentingan pribadi atau sarana aksi premanisme. Menurutnya, Indonesia sebagai negara hukum tidak bisa membiarkan perilaku sewenang-wenang.
"Saya kira itu perlu dievaluasi oleh Mendagri, ini negara yang sudah diatur dengan sistem demokrasi, semua harus dilihat dari cara pandang kita itu sebagai warga negara adalah taat hukum," imbuhnya.
