Saat ini, pendidikan tinggi hukum yang diasosiasikan sebagai fakultas hukum merupakan salah satu fakultas yang paling banyak didirikan di Indonesia. Hingga tahun 2018 telah ada 330 pendidikan tinggi hukum yang terdiri dari 306 fakultas dan 24 sekolah tinggi. Menurut perhitungan, jika masing-masing meluluskan 100 orang setiap tahun, maka dalam setiap tahun ada 13.000 sarjana hukum baru di Indonesia. Jumlah sesungguhnya saat ini tentu lebih besar lagi karena penerimaan mahasiswa baru setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Faktanya ada fakultas hukum yang menerima hingga 700-an mahasiswa baru. Sebagai produsen Sarjana Hukum, tentu ukuran paling relevan terhadap keberhasilan pendidikan tinggi hukum adalah apakah lulusan itu memiliki peran positif bagi perkembangan bidang hukum.
Oleh karena itu, tidak salah jika ada gugatan terhadap eksistensi dan peran pendidikan tinggi hukum jika melihat kondisi hukum di Indonesia yang belum banyak berubah. Terlebih lagi hadirnya Revolusi Industri 4.0 atau The Fourth Industrial Revolution (4IR) yang tidak dapat dipungkiri merupakan konsep yang secara luas kerap diperbincangkan. Pembicaraan secara mendunia oleh berbagai kalangan khususnya para ekonom mengambil suatu kesimpulan terkini: bergulirnya 4IR ditengarai akan mendorong perubahan besar terhadap masa depan pendidikan khususnya dalam mempercepat peningkatan kemampuan berinovasi.
Berdasarkan gambaran-gambaran di awal, maka tantangan yang dihadapi masa mendatang adalah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dekade-dekade sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh tiga hal. Pertama, pergerakan peran materi hukum sebagai sarana stimulus (liberalization). Kedua, tendensi penurunan biaya jasa hukum konvensional (the more for less problem). Ketiga, perkembangan sarana yang mendukung sistem sosial yang berkarakter hyper-konektif (the hyper-connectivity society).
Sumber tantangan yang pertama itu dilahirkan dari segi perkembangan materi hukum kita. Di masa depan akan ada kecenderungan mereformulasi bentuk materi hukum yang mampu mengorientasikan diri kepada misi (mission-driven). Pandangan ini akan semakin menjadi arah perencanaan materi hukum ke depan disebabkan sistem sosial yang juga semakin bergerak ke arah hyper-connectivity, yaitu sistem sosial yang berorientasi pada misi dan inovasi. Paradigma klasik yang meletakan materi hukum sebagai patron-patron dalam bertindak (rule-driven) menjadi jauh ditinggalkan. Sebaliknya isu tentang rasionalisasi regulasi akan terus berkembang hingga menemukan titik keseimbangan antara regulasi yang dianggap sebagai sarana membatasi berjalan seimbang dengan regulasi sebagai sarana stimulasi (pembebasan).
Selanjutnya sumber tantangan yang kedua sesungguhnya akibat dari sumber daya manusia kita. Jumlah sarjana hukum yang meningkat setiap tahun jelas akan meningkatkan daya saing antar para sarjana hukum apalagi dengan tren perkembangan satu dekade belakangan. Teknologi mulai memainkan peran yang lebih dalam pemberian jasa hukum (legal service) kepada para pihak yang membutuhkan. Peran teknologi yang demikian masif mengakibatkan preferensi pengguna jasa hukum akan beralih kepada produk-produk jasa hukum berbasis teknologi yang mampu menggantikan sebagian peran sarjana hukum. Kemampuan penelusuran literatur dan sumber hukum yang pada dua atau tiga dekade lalu hanya dimiliki para sarjana hukum, kini telah digantikan oleh berbagai sistem informasi dokumen hukum. Pengguna jasa hukum bisa mendapatkan informasi tersebut tanpa membutuhkan seorang sarjana hukum lagi. Sarjana hukum hanya diperlukan ketika literatur atau sumber hukum yang telah ditemukan perlu penjelasan mengenai normanya.
Bahkan kondisi terkini juga sudah menyediakan berbagai penjelasan yang dibutuhkan di berbagai teknologi hukum. Kondisi ini melahirkan apa yang dikemukakan Richard Susskind bahwa di masa depan biaya jasa hukum akan semakin kompetitif—apabila tidak mau menyebut murah. Kondisi inilah yang biasa disebut sebagai the more for less problem, yaitu situasi yang mendesak adanya pemberian jasa hukum yang memiliki ruang lingkup yang luas dengan harga yang lebih murah. Hal ini disebabkan perkembangan materi hukum yang semakin memiliki konektivitas dan perubahan kebijakan seperti pergeseran red light legal policy ke green light legal policy. Pergeseran ini mengakibatkan biaya jasa hukum menjadi semakin murah serta berakibat adanya kompetisi kreatifitas sarjana hukum di masa mendatang. Mereka tidak lagi hanya akan bergerak di bidang jasa, namun juga menghasilkan produk hukum yang sudah semakin berkembang dewasa ini.
Terakhir adalah sumber tantangan ketiga yang sesungguhnya didorong oleh perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi mengakibatkan perkembangan kebiasaan pemberian jasa hukum. Perkembangan teknologi dan arus informasi mengakibatkan pemberian jasa hukum ditafsirkan dengan produk teknologi itu sendiri. Dahulu banyak sarjana hukum diperlukan dalam melakukan inventaris dan mengindentifikasi sumber hukum untuk keperluan bisnis atau pemerintahan. Kini masalah itu dipecahkan dengan berbagai sistem informasi hukum yang mampu menemukan aturan yang terkonsolidasi maupun memetakan sumber hukum berdasarkan isu hukum yang diatur.

















