Ia menilai pelaku usaha perlu lebih aktif mencari informasi karena tidak semua aturan turunan dipublikasikan secara terbuka di situs resmi kementerian atau lembaga terkait.
“Ada surat edaran yang mungkin dipublikasikannya terbatas. Jadi publik agak sulit mengetahui bahwa ada pengaturan tambahan tertentu, misalnya terkait persyaratan dasar tata ruang,” jelasnya.
Leo menuturkan, perubahan mendasar dalam PP 28 terlihat pada mekanisme verifikasi persyaratan dasar yang kini ditempatkan di tahap awal pengajuan izin. Jika sebelumnya dalam PP 5 persyaratan dasar tidak menghambat proses penerbitan izin, kini seluruh dokumen akan diverifikasi terlebih dahulu.
“Sekarang verifikasi persyaratan dasar ada di depan. KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dicek kesesuaiannya dengan tata ruang, kemudian ada persetujuan lingkungan, lalu PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Kalau semua sudah terverifikasi baru bisa masuk ke perizinan sektoral,” ungkapnya.
Menurut Leo, pengetatan verifikasi dilakukan pemerintah setelah mengevaluasi pelaksanaan OSS selama empat tahun terakhir. Dalam praktik sebelumnya, banyak pelaku usaha mengunggah dokumen yang tidak sesuai sehingga menimbulkan persoalan dalam proses verifikasi.
Selain pengetatan, Leo menyebut PP 28 juga membawa sejumlah kemudahan baru bagi pelaku usaha. Salah satunya adalah pengajuan multi-KBLI dalam satu lokasi usaha yang sebelumnya tidak dimungkinkan.
“Kalau sebelumnya satu lokasi hanya satu KBLI, sekarang di sistem OSS yang baru sudah bisa multi-KBLI dalam satu lokasi,” ujarnya.
















