Pemilihan ketua
Terkait pemilihan ketua MK yang akan dilaksanakan pada 18 Agustus 2006, Jimly mengharapkan ada pergiliran dalam ketua MK. Saya siap bila menjadi hakim anggota biasa, ujarnya merendah.
Jimly menilai pembatasan masa jabatan hakim MK, terutama ketua dan wakil ketuanya merupakan hal yang sangat penting mengingat hakim MK memiliki kewenangan yang cukup besar. Kalau tidak pandai-pandai (bersikap, menjaga diri, red), hakim konstitusi bisa menjadi tirani judicial. Ini berbahaya, tandas Jimly.
Mengenai pengambilan sumpah jabatan ketua dan wakil ketua MK nantinya, menurut Jimly dirinya telah membicarakan dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla dan disepakati tanggal 22 Agustus 2006. Namun menurutnya, hal itu akan dibicarakan lebih lanjut dengan Presiden.
Namun demikian, terkait kewenangan MK memutus perkara yang menyangkut kepentingannya sendiri seperti yang pernah terjadi pada pembatalan Pasal 50 UU MK, pakar hukum tata negara dari Universitas Krisnadwipayana Lodewijk Gultom mengaku khwatir. Ini membuat MK berpeluang menjadi superbody tandas Lodewijk.
Menurut dia, seharusnya MK tidak berwenang menguji peraturan perundang-undangan yang menyangkut kepentingan MK sendiri, tetapi apabila ingin memperbaiki norma menurut Lodewijk seharusnya kewenangan memutus yang menyangkut dirinya tersebut diserahkan ke DPR dan Presiden selaku pembuat UU.
Lodewijk berharap agar kewenangan MK lebih diatur secara jelas di UUD 1945 dan dirinya juga mengusulkan amandemen UUD 1945. Harapan saya ada amandemen UUD, jadi ditata ulang bagaimana batasan MK. Menurut saya, batasan atasnya pembukaan UUD 1945, dan batas bawah adalah perlindungan HAM, kata Lodewijk.
Sementara itu, Lodewijk khawatir dengan perkembangan putusan yang dibuat oleh MK. Menurut Lodewijk terkadang putusan MK justru tidak sesuai dengan spirit UUD 1945. Lodewijk memberi contoh mengenai putusan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang membatalkan penjelasan pasal 2 ayat (1) sehingga sekarang pembuktian korupsi harus dibuktikan dengan ajaran melawan hukum formil.
