Lodewijk menilai saat ini belum ada parameter yang jelas bagi MK dalam menguji UU Parameternya itu ditentukan secara otonom oleh hakim MK, sedangkan yang membuat UUD 1945 itu bukan MK. Itu semua produk politik di MPR. Harusnya dikembalikan legi kepada si pembuat (MPR, red) jelas Lodewijk.
Berbahaya sekali kalau tidak ada kontrol terhadap produk MK, ujar Lodewijk. Menurut Lodewijk, lembaga yang pantas mengontrol MK dari sisi kelembagaan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sedangkan dari sisi indvidu hakim adalah Komisi Yudisial (KY). Jadi ada checks and balances kepada lembaga yudikatif, tambahnya.
Meski mengkui saat ini tidak ada lembaga negara yang tertinggi, Lodewijk tetap berharap agar MPR berwenang meminta laporan dari lembaga Negara, termasuk MK, untuk kemudian dinilai dan uji tetapi bukan untuk dimintai pertanggungjawaban. Untuk hal tersebut, dirinya mengusulkan agar diadakan sidang tahunan MPR seperti dahulu.
Dalam penilaian Lodewijik, kewenangan MK yang patut dicermati adalah menyangkut pengujian UU dan Impeachment. Dua soal itu menyentuh langsung dengan persoalan ketatanegaraan dan kehidupan keseluruhan, tukas Lodewijk.
Ke depan, Lodewijk berharap agar MK mencermati pendapat masyarakat yang mengomentari putusan MK karena bisa saja keinginan masyarakat menjadi mendekatkan kita ke UUD 1945. Menurut Lodewijk, jika ada pihak yang tidak puas terhadap putusan MK yang telah berkekuatan hokum tetap dan bersifat final, Lodewijk mengusulkan agar masyarakat melakukan class action.
