Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RUU HAP) terus bergerak menyerap masukan dalam penyempurnaan draf RUU dari berbagai stakeholder. Salah satunya, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI). Sejumlah masukan disodorkan PP INI secara konkrit soal perbaikan norma dalam pasal per pasal draf RUU. Mulai soal kaitannya pelaksanaan jabatan notaris hingga kaitannya akta notaris.
Ketua Bidang Organisasi INI, Taufik mengatakan sejumlah usulan berkaitan dengan tugas pelaksanaan jabatan notaris. Antara lain beberapa hal. Pertama, terkait dengan jabatan soal definisi pejabat umum. INI mengusulkan adanya perubahan istilah pejabat umum. Pasalnya istilah pejabat umum tidak ditemukan pada UU manapun. Tapi, justru ditemukan frasa “pejabat umum” dalam peraturan jabatan notaris yang menyebutkan notaris satu-satunya pejabat umum.
“Kami ingin mengembalikan posisi pejabat umum adalah satu-satunya pejabat yang diberi wewenang pembat akta sesuai dengan ketentuan UU sepanjang pembuatan akta tidak dikecualikan kepada pejabat lain oleh UU. Dalam penjelasannya Pasal 1 angka 20, pejabat umum adalah notaris,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum dengan Panja RUU HAP di Komplek Parlemen, Kamis (7/4/2022).
Kedua, INI mengusulkan perubahan dalam Pasal 1 angka 21 menjadi, “akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk dan sifat yang ditentukan oleh UU, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat, dan dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.
Baca Juga:
- Sejumlah Masukan LeIP terhadap RUU Hukum Acara Perdata
- Pemanfaatan Teknologi dalam Hukum Acara Perdata Sebuah Keniscayaan
- RUU Hukum Acara Perdata Perlu Mengadopsi Sistem Peradilan Elektronik
Ketiga, usulan penambahan satu ayat pada Pasal 2. Dalam Pasal 2 ayat (3) yang menyebutkan “Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk menggugat orang lain”. Taufik beralasan dalam praktik di peradilan, notaris acapkali menjadi bagian pihak yang digugat. Banyak pihak bersengketa, tapi notaris yang tidak berkaitan menjadi pihak tergugat. Alasannya banyak pihak agar notaris patuh terhadap putusan pengadilan.
Padahal, kata Taufik, gugat adalah hak yang dapat atau tidak digunakan. Tapi dalam praktiknya, terkesan ada pemaksaan menggugat notaris. Alhasil, notaris kerap dijadikan tergugat. Lagi-lagi Taufik beralasan notaris tidak ada kaitannya dengan perkara, tapi digugat dengan alasan kurang pihak. “Kami ingin mengajukan usul adanya kepastian tidak boleh memaksakan untuk menggugat orang lain karena bukan kehendak bersangkutan,” ujarnya.
Keempat, soal pemberian kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 21 draf RUU HAP. Dia mengusulkan adanya Pasal 21 ayat (7) semula menyebutkan, “Dalam hal pemberi kuasa tidak pandai baca tulis, pemberian kuasa khusus dilakukan dengan membubuhkan cap jari pada surat kuasa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,”. Usulan perubahan menjadi “Dalam hal pemberi kuasa tidak mampu membaca, pemberian kuasa khusus dilakukan dengan membubuhkan cap jari pada surat kuasa yang dibubuhkan di hadapan pejabat yang berwenang dan dinyatakan sebagai tanda persetujuan”. Menurutnya, dalam penjelasannya pejabat yang berwenang adalah notaris.
Keempat, mengenai pemberian kuasa khusus yakni dengan mengubah satu ayat pada Pasal 21. Pasal 21 ayat (7) dalam hal pemberian kuasa tidak mampu membaca, pemberian kuasa khusus dilakukan dengan membubuhkan cap jari pada surat kuasa, yang dibubuhkan di hadapan pejabat yang berwenang dan dinyatakan sebagai tanda persetujuan. Sedangkan usulan penjelasan Pasal 21 ayat (7), pejabat yang berwenang adalah notaris.
Kelima, Pasal 108 mengatur soal segala sesuatu yang berisi tulisan yang ditandatangani atau dibubuhi cap jari. Sedangkan usulan perubahan yang disodorkan INI, bila yang bersangkutan mengalami disabilitas yang tidak memungkinkan bersangkutan membubuhkan tanda persetujuannya dengan cara apapun, maka tanda persetujuan tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris.
Keenam, perlunya perubahan dalam Pasal 282 meski tidak menyeluruh. Pasal 282 ayat (1) menjadi, “Putusan Pengadilan atas gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 yang memerintahkan pemisahan harta peninggalan, memuat penunjukan notaris untuk melakukan pemisahan harta peninggalan”. Sedangkan ayat (2)-nya menjadi, “Penunjukan notaris oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika para pihak yang berkepentingan tidak mencapai kata sepakat mengenai pilihan notaris”.
Ketujuh, usulan perubahan dalam Pasal 284 ayat (1) menjadi, “Dalam hal selama pelaksanaan pemisahan harta peninggalan terdapat keberatan, notaris membuat berita acara tersendiri tentang keberatan tersebut yang memuat keterangan dari para pihak”. Sedangkan Pasal 286 perubahan yang diusulkan berupa, “Notaris wajib memberikan salinan atau kutipan dari akta pemisahan harta peninggalan kepada para pihak, jika para pihak yang berkepentingan memintanya”.
Anggota Panja RUU HAP, Arsul Sani berpandangan masukan INI terkait pasal per pasal amatlah berharga. Dia sepakat posisi notaris perlu dipertegas dan diperkuat dalam draf RUU. Tapi soal pejabat umum dan aturan lainnya, Panja perlu mendengar masukan dari para ahli, akademisi, dan advokat.
“Karena kalau dibilang pejabat umum notaris, nanti ada pejabat umum lain yang marah. Saya kan pejabat umum, kalau dibatasi dan kemudian akta saya tidak diakui akta otentik nanti marah pula. Jadi kita harus dengarkan juga yang lain,” ujarnya.
Ketua Panja RUU HAP, A Adies Kadir menilai prinsipnya masukan dari berbagai elemen masyarakat menjadi bagian dalam penguatan dan penyempurnaan draf RUU. Dia mengaku senang bila publik mau memberikan masukannya. “Ini dalam rangka menyempurnakan draf RUU agar menjadi tonggak hukum perdata kita,” katanya.
