Ada satu hal yang tidak boleh hilang dari sepiring Makan Bergizi Gratis (MBG): kepercayaan. Bagi seorang anak di sekolah, MBG mungkin sederhana. Sepiring nasi, lauk, sayur, buah, dan susu. Namun bagi negara, sepiring makanan itu sesungguhnya memuat sesuatu yang jauh lebih besar: uang rakyat, kebijakan publik, tanggung jawab negara, masa depan sumber daya manusia, sekaligus harapan keluarga Indonesia.
Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto menegaskan dalam pidato kenegaraan 14 Agustus 2026 bahwa MBG dilanjutkan dengan pengawasan yang diperketat, pesan tersebut patut dibaca bukan semata sebagai keberlanjutan sebuah program, melainkan sebagai ajakan untuk memperbaiki cara negara bekerja. Program sebesar MBG memang membutuhkan keberanian untuk melanjutkan, tetapi sekaligus kerendahan hati untuk terus memperbaiki kekurangannya.
Sejak awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan pelaksanaan. Presiden bahkan sebelumnya mengakui masih terdapat kekurangan dan meminta agar dapur-dapur MBG diperiksa. Pemerintah juga telah mengambil langkah penghentian sementara terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi persyaratan tertentu. Pada April 2026, misalnya, BGN menyebut sekitar 1.780 SPPG dihentikan sementara dari sekitar 26.800 unit untuk memenuhi standar, antara lain terkait instalasi pengolahan air limbah dan sertifikasi laik higiene sanitasi. Di sinilah persoalannya menjadi lebih besar.
Ketika cakupan program semakin luas, pengawasan tidak mungkin lagi bertumpu pada pemeriksaan yang datang setelah masalah terjadi. Negara perlu bergerak dari pengawasan administratif menuju pengawasan preventif dan berbasis risiko.
Sebab, dalam program yang menyentuh kehidupan jutaan penerima manfaat, kesalahan kecil dapat memiliki dampak besar. Kualitas bahan pangan, kebersihan dapur, kecukupan gizi, ketepatan distribusi, kompetensi pengelola, hingga integritas pengadaan merupakan mata rantai yang tidak boleh dipandang terpisah.
Satu titik lemah saja dapat mengurangi kepercayaan terhadap keseluruhan program. Karena itu, pengawasan MBG semestinya dibangun sebagai rantai pengamanan dari hulu sampai ke piring anak. Pemeriksaan tidak cukup dilakukan terhadap makanan yang telah jadi. Ia harus dimulai sejak pemilihan bahan baku, pemasok, standar penyimpanan, proses pengolahan, distribusi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi.
Model seperti ini juga membuat pengawasan menjadi lebih adil. Pelaksana yang memenuhi standar memperoleh kepastian dan kepercayaan. Sebaliknya, mereka yang lalai memperoleh koreksi yang jelas dan terukur. Pengawasan bukan untuk menghambat program, melainkan memastikan program berjalan sebagaimana tujuan awalnya.
