Dari sisi hukum acara, dengan pengaturan tatanan baru penyelesaian sengketa BUMN ini, jika suatu saat nanti ada satu entitas bisnis dalam lingkungan BUMN mengajukan sengketa antar-BUMN-nya kepada pengadilan untuk diselesaikan, maka pengadilan wajib menolak dengan alasan bahwa UU 1/2025 telah menetapkan mediasi sebagai metode eksklusif untuk penyelesaian sengketa di lingkungan BUMN, sehingga pengadilan menjadi tidak berwenang.
Dengan berlakunya UU 1/2025, seluruh entitas bisnis dalam lingkungan BUMN wajib menggunakan mediasi untuk sengketa di antara mereka dan tidak boleh lagi menyerahkannya pada proses arbitrase maupun proses litigasi pada pengadilan. Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa melalui mediasi BUMN bersifat final, yang berarti benar-benar tertutup jalan untuk maju pada penyelesaian sengketa dengan cara lain. Menurut penulis, kekuatan dari Pasal 87F UU 1/2025 ini adalah sedemikian rupa, sehingga dapat dikatakan bahwa demi hukum, metode mediasi wajib ditempuh oleh para pihak di lingkungan BUMN untuk penyelesaian sengketa mereka di tingkat pertama dan di tingkat terakhir, walau sebelumnya tidak ada klausula/kontrak mediasi di antara para pihak.
Tantangan dan Kesempatan
Ekslusivitas mediasi bagi penyelesaian sengketa BUMN ini wajib disambut baik dalam rangka efisiensi BUMN karena menghindarkan BUMN dari legal cost yang besar jika menempuh litigasi. Terlepas dari manfaatnya, pengaturan tatanan baru penyelesaian sengketa di lingkungan BUMN mengandung tantangan dan kesempatan.
Pemosisian mediasi sebagai compulsory method, finalitas produknya dan tertutupnya kesempatan untuk menggunakan metode lain, menyebabkan Pemerintah atau Kementerian BUMN atau BPI Danantara perlu memiliki para mediator yang andal dalam ekosistem BUMN Indonesia. Perlu dibentuk suatu pusat penggalangan dan pemberdayaan para mediator yang mampu melakukan tugas mereka menengahi entitas-entitas BUMN yang bersengketa dan mengarahkan pada pencapaian solusi.
Para mediator BUMN tersebut tidak cukup hanya memiliki pengetahuan dan keahlian teknis mediasi dan reframing, tetapi juga perlu memahami isi perut dan seluk beluk BUMN yang dimediasinya. Mereka harus memiliki business savvy yang cukup agar mampu mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa, sehingga dapat dicapai penyelesaian yang win-win dan mutually accepted. Menurut penulis, untuk efektivitas hasil kerja mediator dan mengingat banyaknya sektor usaha BUMN, para mediator BUMN perlu dikelompokkan menurut sektor BUMN sehingga penguasaan atas proses bisnis dan industri BUMN yang ditangani menjadi terfokus.
UU BUMN 2025 mewajibkan bahwa proses mediasi memberikan solusi final dan menyeluruh tanpa ada peluang upaya hukum. Jadi, mediator BUMN harus berkaliber tinggi alias tidak sama dengan mediator pada umumnya, sebab jasa mediator di luar sistem BUMN bisa saja “tidak terbeli” oleh para pihak yang bersengketa. Lalu para pihak tersebut dapat menempuh jalur hukum atau upaya penyelesaian lainnya. Upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator BUMN harus benar-benar berkualitas agar ‘terbeli’ oleh para pihak, sehingga sifat finalitas mediasi BUMN terpenuhi.
Jika tidak, kewajiban pemilihan mediasi oleh UU BUMN 2025 akan kontra-produktif dan merugikan entitas BUMN sendiri, sebab bagaimana pun masing-masing pihak adalah entitas hukum yang otonom dan memiliki key performance indicators sendiri-sendiri yang harus mereka perjuangkan dan pertanggungjawabkan, bukan hanya kepada pemegang saham (negara atau Danantara), tetapi juga stakeholders selengkapnya. Memiliki pool mediator BUMN yang terdiri dari orang-orang yang sangat berkualitas adalah sebuah keharusan bagi negara/Danantara.
