Jelas, UU BUMN 2025 membuka peluang besar bagi para profesional Indonesia untuk dilatih menjadi mediator BUMN. Perlu diketahui, tatanan baru berupa mediasi wajib bagi BUMN merupakan perubahan dari pengaturan sebelumnya (Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 dan Surat Edaran Nomor SE-1/MBU/DHK/04/2024) dimana yang menjadi mediator adalah Menteri BUMN sendiri, yang dapat dimandatkan atau dilimpahkan kepada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN.
UU BUMN 2025 tidak mengatur mengenai dari mana para mediator direkrut. Menurut penulis, mereka dapat saja berasal dari internal BUMN, seperti para pejabat madya di bidang hukum, audit atau keuangan bahkan operations BUMN. Jadi, bagi pekerja BUMN terbuka peluang untuk digembleng menjadi mediator BUMN, dan tentunya peluang yang sama terbuka bagi para profesional dari luar. Penggalangan pool mediator BUMN ini tentunya dapat dilakukan secara kerja sama dengan lembaga-lembaga pelatihan dan sertifikasi mediator yang ada (saat ini ada lebih dari 20 lembaga), tetapi kerja sama dengan lembaga pelatihan mediator eksternal ini hanya untuk penggemblengan ilmu mediasinya, sedangkan untuk business savvy-nya harus dibina dari dalam BUMN atau oleh Pemerintah.
Mediasi BUMN menampilkan suatu tantangan tertentu yang mesti dipertimbangkan. Menurut ayat (1) dari Pasal 87F, ruang lingkup subyektif kewajiban pemilihan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa di lingkungan BUMN mencakup BUMN itu sendiri, Anak Usaha BUMN, dan perusahaan terafiliasi termasuk seluruh perusahaan di lingkungan BUMN. Dengan termasuknya perusahaan terafiliasi BUMN sebagai obyek peraturan baru ini maka jelas cakupannya menjadi sangat luas dan hal ini dapat menimbulkan tantangan tersendiri.
Istilah “perusahaan terafiliasi BUMN” mencakup perseroan terbatas yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh anak perusahaan BUMN atau oleh gabungan anak perusahaan BUMN atau oleh gabungan antara BUMN dan anak perusahaan BUMN. Selain dari aspek kepemilikan saham, perusahaan terafiliasi BUMN mencakup juga perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh anak perusahaan BUMN atau oleh gabungan anak perusahaan BUMN atau oleh gabungan antara BUMN dan anak perusahaan BUMN.
Tantangannya adalah pada sebuah perusahaan terafiliasi BUMN mungkin terdapat pihak lain yang bukan kelompok BUMN, bahkan bukan perusahaan Indonesia, yang turut menjadi pemegang sahamnya. Untuk perusahaan jenis ini tentunya bukan hanya kepentingan Indonesia/BUMN yang berlaku di dalamnya. Hal ini berarti bahwa pihak lain tersebut ‘dipaksa’ menyepakati pengggunaan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa perusahaan yang dimilikinya bersama dengan kelompok BUMN.
Jika dalam sengketa yang sedang terjadi penyelesaian secara mediasi dianggap baik bagi “mitra luar” tersebut, maka tentunya tidak ada masalah. Namun, ke depan, bisa saja muncul penolakan dari mitra patungan dalam sebuah perusahaan terafiliasi BUMN terhadap pemilihan metode mediasi, yang menilai bahwa sengketa perusahaan yang sedang terjadi justru lebih prospektif jika diselesaikan melalui litigasi pengadilan ataupun arbitrase.
*) Faoso F. Telaumbanua, Advokat di Jakarta, saat ini menjadi kepala divisi hukum & kepatuhan dan koordinator sistem manajemen anti penyuapon dalam group sebuah BUMN Migas
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
