Meikarta dalam Status PKPU
Berita

Meikarta dalam Status PKPU

Rencananya status PKPU MSU baru akan diumumkan oleh pengurus pada hari ini, Kamis (12/11).

Hukumonline News
Hukumonline News
Fitri Novia Heriani
Bacaan 3 Menit

Sementara itu saat dikonfirmasi, Kuasa Hukum Meikarta, Arman Hanis mengaku tak bisa banyak berkomentar dan menjelaskan detail perkara. “Saya detailnya enggak bisa dijelasin, enggak pegang dokumen, karena kalau mau jelasin perkara harus lihat dokumen,” jelas Arman.

Untuk diketahui, dilansir dari SIPP PN Jakpus, PT GMT mendaftarkan permohonan PKPU kepada MSU pada Selasa (6/10), dengan nomor perkara 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam petitumnya, pemohon meminta majelis hakim untuk mengabulkan permohonan  Pemohon PKPU untuk seluruhnya; menyatakan Pemohon PKPU dan Kreditor lain adalah Para Kreditor dari Termohon PKPU;

Menetapkan Termohon PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) dengan segala akibat hukumnya; dan menunjuk Hakim Pengawas pada Hakim-Hakim di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan proses penundaan kewajiban pembayaran utang Termohon PKPU.

Kemudian menunjuk, mengangkat, dan menetapkan Pengurus masing-masing bernama sebagai berikut: a. Imran Nating, b. Muhamad Arifudin, c. Herlin Susanto, dan Hervan Dewan Tara slaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU.

Menetapkan sidang yang merupakan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S), paling lambat hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan PKPU sementara diucapkan; memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU dan PARA KREDITOR yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui Kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditentukan;

Dan menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir; membebankan seluruh biaya perkara kepada TERMOHON PKPU; atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

 

Dapatkan artikel bernas yang disajikan secara mendalam dan komprehensif mengenai putusan pengadilan penting, problematika isu dan tren hukum ekslusif yang berdampak pada perkembangan hukum dan bisnis, tanpa gangguan iklan hanya di Premium Stories. Klik di sini.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info