Dosen Komunikasi Politik Universitas Mercubuana Heri Budianto mengatakan sejumlah isu yang selama ini ramai menjadi perdebatan dalam revisi UU Pemilu antara lain ambang batas parlemen dan pencalonan Presiden. Namun, tahun ini ada hal lain yang perlu menjadi perhatian penting pemangku kepentingan dalam membahas revisi UU Pemilu yakni pandemi Covid-19.
“Situasi pandemi ini juga menjadi isu besar dan harus menjadi catatan bukan hanya pertarungan parliamentary threshold dan presidential threshold,” kata Heri dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (7/7/2020). (Baca Juga: Revisi UU Pemilu Diharapkan Mampu ‘Cetak’ Pemimpin Berkualitas)
Heri menilai KPU tidak punya acuan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada di masa pandemi. Selain itu, belum ada negara lain yang bisa dijadikan rujukan dalam menyelenggarakan pemilu pada masa pandemi. Bagi Heri, bencana pandemi Covid-19 ini harus menjadi perhatian tak hanya jangka pendek untuk saat ini, tetapi proyek rutin lima tahunan yang merupakan jangka panjang.
Dia mengingatkan dalam penyelenggara Pemilu 2019 tak sedikit yang meninggal diduga karena kelelahan. Hal ini harus menjadi perhatian DPR dan pemerintah dalam membahas revisi UU Pemilu yakni bagaimana penyelenggaraan pemilu dalam situasi sulit. Pandemi Covid-19 ini bisa dimanfaatkan sebagai momentum mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu, misalnya pemungutan suara secara elektronik (e-voting).
“Dalam situasi pandemi Covid-19, DPR dan pemerintah harus mendorong bagaimana e-voting itu bisa diwujudkan. Teknologi bisa digunakan untuk memudahkan, menyederhanakan pelaksanaan pemilu kita,” usul Heri.
Memperbaiki proses pemilu
Anggota Komisi II DPR Yanuar Prihatin menilai salah satu persoalan penyelenggaraan pemilu yakni mekanisme pemilihan manual yang hasilnya baru dapat diketahui secara nasional setelah beberapa waktu kemudian hingga bulanan. Hal ini dapat memunculkan celah. “Sistem pencoblosan manual itu memberi efek bisa terjadinya ‘masuk angin’ yang terlalu sering terjadi di lapangan,” ujar Politisi PKB itu.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi mengatakan UU Pemilu memang kerap direvisi dalam setiap periode guna mengakomodir perkembangan untuk memperbaiki proses pemilu. Misalnya, putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 yang intinya MK memberikan 6 model pemilu serentak.
“Revisi itu memang selain untuk menyesuaikan dengan putusan MK, ada kebutuhan hukum masyarakat yang muncul dan yang lebih penting untuk memperbaiki proses pemilu sebelumnya,” kata Arwani.
Arwani mengatakan penting mengakomodir dalam revisi UU Pemilu, seperti kesulitan yang dihadapi masyarakat berkaitan hak-hak politik warga negara dan kualitas penyelenggaraan pemilu. Dia tidak ingin hasil revisi hanya dibuat agar partai politik atau kontestan tertentu menang mudah. Misalnya, ada usulan menaikan ambang batas parlemen, “Usulan ini harus dikaji mendalam apakah benar ini untuk menaikan level demokrasi di Indonesia atau malah ada kepentingan selain itu?”
Menurut dia, jika ambang batas parlemen dinaikan dari 4 persen menjadi 5-7 persen untuk bisa meraih kursi di DPR, semakin banyak suara yang hilang karena tidak terkonversi menjadi perolehan kursi. Hal ini membuat keragaman politik semakin sempit. Dalam membenahi penyelenggaraan pemilu, Arwani mengingatkan agar Indonesia memilih sistemnya sendiri sesuai dengan tujuan bernegara yakni menjaga kebhinekaan,
“Saya khawatir jika ambang batas parlemen dinaikan bagaimana nasib kearifan lokal, keragaman politik yang menjadi modal kuat tegaknya NKRI? Akan semakin terkikis dan akhirnya kita dipaksa kembali pada penyederhanaan partai politik seperti orde baru,” kata Politisi PPP itu.
Mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), Arwani berpendapat wacana yang berkembang di DPR yakni membuka seluasnya potensi warga negara untuk memunculkan calon presiden dan wakil presiden baru. Karena itu, ambang batas pencalonan presiden diharapkan dapat diturunkan dari 20 sampai ke 10 persen.
