Meski menjadi terobosan penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mekanisme keadilan restoratif (MKR) masih menghadapi sejumlah persoalan teknis, normatif, dan implementatif dalam praktik peradilan.
Hakim Yustisial Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA), Dodik Setyo Wijayanto, mengungkapkan masih banyak hakim yang kebingungan mengimplementasikan mekanisme keadilan restoratif (MKR). Padahal, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan KUHAP telah membuka dua jalur penyelesaian perkara, yakni melalui mediasi penal dan kesepakatan damai mandiri para pihak.
Namun, pembahasan RPP masih menyisakan sejumlah isu krusial, termasuk soal apakah mediasi penal wajib diterapkan pada tahap penyidikan dan penuntutan.
“Konsep awalnya mediasi penal itu wajib dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Tetapi perkembangannya masih menjadi pembahasan,” kata Dodik dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).
Baca juga:
- Jangan Keliru! Ini Perbedaan Restorative Justice dan Plea Bargain
- Penerapan Restorative Justice dan Plea Bargaining Tetap di Bawah Pengawasan Hakim
Selain itu, rencana penerapan MKR pada perkara dengan ancaman pidana di atas lima tahun menimbulkan dilema terkait status penahanan terdakwa selama proses mediasi. Menurut Dodik, keberhasilan MKR sangat bergantung pada itikad baik para pihak, termasuk pelaku yang sedang menjalani proses hukum.
Tantangan lain muncul pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Meski regulasi teknisnya belum terbit, fitur mediator penal telah tersedia dalam aplikasi. Kondisi ini membuat sejumlah hakim bingung karena menimbulkan kesan bahwa semua perkara yang memenuhi syarat MKR harus dimediasi, padahal pelaksanaannya tetap didasarkan pada prinsip sukarela.
















