Kementerian Keuangan selaku pengelola barang, menerbitkan PMK No.03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan dan barang gratifikasi yang kemudian diganti dengan PMK No.8/PMK.06/2018 dan PMK No.145/PMK.06/2021.
Regulasi tersebut mengatur kewenangan Menteri Keuangan, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Agung, dan Oditur Militer dalam pengelolaan barang rampasan. Hal ini guna mengatur kewenangan dan mengakomodir fungsi eksekutorial yang dimiliki KPK, Kejaksaan, dan Oditurat dalam pengelolaan barang rampasan.
Berikut yang termasuk barang milik negara, di antaranya:
1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Barang yang berasal dari perolehan yang sah, yaitu:
a. Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis.
b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.
c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Sehingga barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk ke dalam barang milik negara. Untuk pengelolaan barang rampasan negara dimungkinkan dalam beberapa bentuk, yaitu:
1. Penjualan secara langsung
2. Penetapan status penggunaan
3. Pemanfaatan
4. Pemindahtanganan dalam bentuk hibah
5. Pemusnahan
6. Penghapusan.
Barang rampasan negara dicatat dan ditatausahakan sesuai standar akuntansi pemerintah yang berlaku agar terwujud laporan keuangan pemerintah pusat yang kredibel.
















